- KSP
VIVA – Pasca menggelar demo di depan Kementerian Koordinator Perekonomian dan kawasan patung kuda Arjuna Wiwaha, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menemui Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko.
Selain soal kebijakan larangan ekpsor sawit dan produk turunannya, dalam pertemuan itu Apkasindo pun mengusung isu soal tataniaga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit.
Ketua Umum Apkasindo, Gulat Manurung menilai selama ini penetapan harga tandan buah segar kelapa sawit yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1/2018 tak adil. Pasalnya, harga tandan buah segar yang diatur hanya ditujukan pada petani yang bermitra dengan perusahaan.
“Padahal jumlah petani yang bermitra dengan perusahaan hanya 7 persen. Sedangkan 93 persen lainnya merupakan petani sawit swadaya. Kami (Apkasindo) minta agar Permentan tersebut direvisi,” kata Gulat kepada wartawan, Selasa 17 Mei 2022.
Gulat pun menyampaikan keresahan petani sawit, terkait program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Sampai saat ini, katanya, petani sawit belum bisa mengajukan program yang pendanaannya dilakukan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tersebut.
"Sudah 5 bulan ini aplikasinya tidak bisa diakses, Pak,” ujar Gulat.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko memastikan bakal menyampaikan aspirasi petani sawit Indonesia kepada Presiden Joko Widodo. Terutama, lanjut dia soal kebijakan larangan ekspor sawit, dan bahan bakunya.
Dirinya menjelaskan, kebijakan larangan ekspor sawit yang sudah diberlakukan sejak 28 April itu untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan minyak goreng.
“Namun bukan berarti bapak Presiden tidak melindungi kepentingan petani sawit. Satu sisi Presiden memikirkan nasib petani sawit, satu sisi juga memikirkan kebutuhan konsumen minyak goreng. Karena memberikan dampak luas,” ujar Moeldoko menambahkan.
Dalam kaitan soal tataniaga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit, Moeldoko menambahkan Kantor Staf Presiden bakal berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian (Kementan) dan BPDPKS, terkait tataniaga TBS kelapa sawit dan pelaksanaan program PSR.
Mantan Panglima TNI itu menyampaikan apresiasi kepada Apkasindo, lantaran sudah melakukan unjuk rasa dengan tertib, tanpa ada tindakan anarkis.
“KSP akan segera mengundang Mentan untuk penyempurnaan Permentan tentang tataniaga TBS, termasuk dengan BPDPKS soal PSR,” kata dia lagi.
