Reshuffle Kabinet, Demokrat Minta Jokowi Contohi SBY di Tahun Terakhir Jabatannya
- VIVA.co.id/Ahmad Farhan Faris
VIVA Politik – Wacana reshuffle kabinet belakangan mencuat, pasca deklarasi capres Anies Baswedan oleh Partai Nasdem. Apalagi Presiden Joko Widodo yang ditanya soal kemungkinan reshuffle pasca deklarasi itu, mengakui memang setiap saat memikirkan perombakan kabinetnya.
Reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. Presiden bisa dan berhak melakukan reshuffle kapanpun dirasa perlu. Karena kinerja pemerintah tanggung jawab Presiden. Bukan menteri. Apalagi, seperti yang pernah disampaikan Presiden Jokowi, tidak ada visi misi menteri. Yang ada, visi misi presiden.
Hanya saja, dikatakan Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, publik bisa dan berhak menilai apakah reshuffle dilakukan oleh Presiden itu untuk kepentingan rakyat alias upaya perbaikan kinerja kabinet agar hasil kerjanya semakin terasa dan efektif untuk perbaikan nasib rakyat.
“Ataukah, reshuffle hanya untuk memenuhi syahwat politik berkuasa semata, yang mengedepankan kepentingan kelompok atau golongan, sebagai alat tekan untuk pihak-pihak yang tidak lagi sejalan, meskipun pilihan sikap yang diambil para menteri atau parpol asal menteri itu tidak ada kaitannya dengan kinerja kabinet,” kata Herzaky dalam keterangannya, Jumat, 14 Oktober 2022.
Herzaky menyarankan, lebih baik Presiden dan koalisi parpol pendukung pemerintahan fokus saja bekerja mengantisipasi ancaman resesi global 2023. Pasalnya, belum resesi global saja, kata dia, kondisi rakyat Indonesia sudah sangat susah saat ini. Ditamabah harga-harga kebutuhan pokok terus melambung, tetapi penghasilan tak kunjung meningkat.
“Jangan malah Presiden ataupun para pembantunya sok-sokan mencoba mengkooptasi, menggergaji hak dan kewenangan parpol sebagai entitas berdaulat di negeri ini, dengan memberikan tekanan atau intimidasi kepada parpol yang sedang berupaya melaksanakan tugas dan tanggung jawab politiknya kepada rakyat dengan mengusung calon pemimpin negeri di Pilpres 2024 sesuai dengan harapan dan aspirasi rakyat ataupun konstituennya,” jelas Herzaky.
Menurut Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat itu, tekanan, intimidasi, paksaan dalam bentuk apapun kepada parpol yang mengambil jalan mengusung capres berbeda dari harapan parpol pemerintah lainnya, menunjukkan ada kecenderungan upaya konsolidasi kekuasaan oleh oligarki. Agar tidak boleh ada sosok lain di luar kelompok mereka untuk tampil ke permukaan dan berlaga di kontestasi 2024.
“Seakan-akan negeri ini milik sendiri. Seakan-akan, semuanya harus dibaku atur oleh segelintir elit saja. Jika benar ini yang terjadi, demokrasi Indonesia yang sudah rapuh 8 tahun ini, menjadi semakin bobrok,” ujarnya.
Karena itu, klaim Herzaky, Demokrat seperti yang selalu ditegaskan oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam berbagai kesempatan, akan terus konsisten bersama rakyat, memperjuangkan perubahan dan perbaikan. Demokrat, tekan Herzaky, akan mengawal demokrasi Indonesia, agar semakin berkembang dan matang.
Demokrat juga akan melawan jika ada upaya oligarki mengambil alih kedaulatan rakyat, dan berusaha mengintervensi parpol sebagai salah satu pilar demokrasi.
Harapannya, ungkap Herzaky, agar Presiden Jokowi dan koalisinya dalam 2 tahun terakhir ini fokus memperbaiki nasib rakyat dan memperbaiki iklim demokrasi Indonesia yang semakin tidak kondusif. Bukan malah sibuk memikirkan upaya melanggengkan kekuasaan.
“Mungkin Jokowi bisa mencontoh Bapak SBY. Bagaimana Bapak SBY dalam tahun-tahun terakhir pemerintahannya, fokus mengurus negeri dan memikirkan nasib rakyat. Tidak berupaya menentukan dan mengatur-atur siapa sebaiknya calon pengganti beliau,” imbuhnya.
