Pembantaian Warga Sipil

Tragedi Houla, RI Kirim 16 Perwira ke Suriah

Pemakaman massal korban pembantaian di Kota Houla Suriah
Sumber :
  • REUTERS/Shaam News Network/Handout

VIVAnews - Tragedi pembantaian warga sipil di Houla, Suriah, menjadi perhatian dunia. Perserikatan Bangsa-bangsa mengirimkan tim peninjau. Indonesia juga turut serta dalam misi PBB tersebut.

"Kita juga bagian dari tim peninjau PBB, saat ini ada 16 perwira kita baik dari kepolisian atau TNI yang bertugas sebagai observer masalah Suriah," kata Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa di Gedung DPR, Rabu 30 Mei 2012.

Marty menegaskan, Indonesia mengutuk keras aksi pembantaian yang diduga dilakukan rezim Bashar al-Assad itu. "Tentu kita mengikuti dengan seksama dan mengecam keras aksi pembantaian yang terjadi beberapa waktu terakhir ini," kata dia.

"Dan kita secara konsisten meminta pemerintah Suriah menghentikan kekerasan terhadap warga sipil yang tidak berdosa, bukan hanya mengimbau dan menuntut, kami kira membutuhkan dialog," tambah Marti.

Sebelumnya, sejumlah negara telah mengusir diplomat Suriah sebagai buntut pembantaian itu. Pada Selasa 29 Mei 2012, melaporkan pemerintah Amerika Serikat, Perancis, Inggris, Jerman, Italia, Spanyol, Kanada dan Australia telah mengumumkan pengusiran diplomat Suriah.

Dugaan pembantaian itu terjadi pada Jumat pekan lalu. Setidaknya 108 orang --34 di antaranya anak-anak--- tewas. Sekitar 300 lainnya terluka. Sebagian besar korban dilaporkan tewas karena ditembak maupun ditusuk.

Pemimpin Suriah menolak tudingan pembantaian ini. Mereka balik menuding pembantaian dilakukan oleh pemberontak untuk menggagalkan proses perdamaian dan memancing intervensi kekuatan Barat.

Sementara itu, Kofi Annan, utusan PBB dan Liga Arab, bertemu dengan Presiden Suriah Bashar al-Assad pada Selasa pagi. Dalam pertemuan itu, Annan menyampaikan keprihatinan komunitas internasional terhadap kekerasan di Suriah, khususnya tragedi di Houla. (umi)

4 Pria Terkapar Babak Belur di Depan Polres Jakpus, 14 Anggota TNI Diperiksa
Sidang Lanjutan sengketa perselisihan hasil Pilpres 2024 di MK

Sidang Sengketa Pilpres, MK Pertimbangkan Hadirkan Mensos hingga Menkeu

Kubu 01 dan 03 meminta izin ke MK agar bisa menghadirkan sejumlah menteri dalam persidangan sengketa Pilpres 2024.

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024