Pemerintah Segera Bentuk Tim Verifikasi
VIVAnews - Departemen Luar Negeri (Deplu) akan menggelar pertemuan dengan Departemen Pehubungan (Dephub) untuk mendengar laporan mengenai dampak tumpahan minyak di laut Timor. Selanjutnya, pemerintah akan membentuk tim untuk memberikan tanggapan resmi kepada perusahaan minyak asal Australia.
Pertemuan yang rencananya digelar Selasa, 10 November 2009, akan mengundang semua pemangku kebijakan. Juru Bicara Departemen Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakan kasus tumpahan minyak itu merupakan masalah yang cukup serius bagi Indonesia.
"Kami sudah menerima komplain dari pemerintah daerah setempat dan nelayan lokal mengenai adanya polusi dan pencemaran lingkungan akibat tumpahan minyak," ungkap Faizasyah di kantornya Departemen Luar Negeri, Jumat, 3 November 2009.
Faizasyah mengyatakan pihaknya akan segera membentuk tim verifikasi khusus sebagai lanjutan dari pertemuan Selasa. Tim inilah yang nantinya kan memberi tanggapan resmi terhadap perusahaan Australia.
Antara Australia dan Indonesia, kata Faizasyah, telah ada perjanjian mengenai pencemaran limbah akibat tumpahan minyak "Dalam hal ini yang menjadi focal point adalah Departemen Perhubungan," jelasnya.
Mengenai tuntutan kompensasi akibat kerusakan minyak, Fauzisyah mengatakan kejelasan itu baru akan diperoleh setelah Selasa."Kalau Perusahaan (Australia) memang terbukti bersalah dengan adanya kerusakan, Perusahaan harus bertanggungjawab," kata Fauzisyah.
Kasus ini bermulai dari meledaknya sebuah ladang minyak milik Australia yang dikelola kontraktor asal Thailand di Laut Timor pada 21 Agustus 2009. Ledakan itu memuntahkan ratusan ribu liter minyak tiap hari. Ledakan telah mencemari perairan dan lingkungan di sekitarnya, serta mengancam seluruh habitat yang berada di kawasan tersebut.
Lokasi ladang ini 690 kilometer sebelah barat Darwin (Australia Utara), dan 250 Km barat laut Truscott (Australia Barat). Ladang ini justru lebih dekat dengan Gugusan Pulau Pasir (Pulau Rote), provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).