China Wajibkan Pejabat Lapor Kekayaan

Para pejabat militer China berkumpul di Beijing
Sumber :
  • AP Photo/Greg Baker

VIVAnews - Para pejabat di China - baik di kantor pemerintah maupun di perusahaan negara - wajib melaporkan kekayaan mereka secara rinci. Aset maupun kegiatan usaha pasangan dan anak-anak pejabat yang bersangkutan juga harus dilaporkan.

Ini merupakan program untuk mengatasi wabah korupsi, yang bagi pemerintah China merupakan ancaman yang berbahaya. Kebijakan itu sudah berlaku sejak Minggu, 11 Juli 2010.

Aturan itu mirip dengan yang dikeluarkan April lalu oleh para pejabat Partai Komunis. Namun, aturan saat ini tidak saja berlaku di tingkat pejabat teras, melainkan juga untuk para pejabat tingkat menengah, non-anggota partai, serta mereka yang bekerja untuk perusahaan negara.

Selama ini tidak sedikit warga di China mengeluhkan praktik korupsi para pejabat. Bagi pimpinan Partai Komunis, korupsi sudah menjadi ancaman besar bagi stabilitas politik.

Aturan baru itu dibuat untuk mencegah para pejabat menyembunyikan hasil korupsi dengan mengatasnamakan pasangan, mantan pasangan atau kerabat.

Berdasarkan aturan baru yang telah diunggah (upload) ke laman pemerintah pusat, para pejabat kini harus melaporkan perubahan status pernikahan, aset-aset pribadi - termasuk properti dan investasi - serta kegiatan bisnis yang dilakukan pasangan dan anak-anak.

Mereka pun harus melapor keberadaan pasangan atau anak-anak yang tinggal di luar negeri, termasuk mengungkapkan apakah anak mereka menikah dengan orang asing - termasuk dengan orang Hong Kong atau Taiwan.

Sanksi bagi yang lalai memberi laporan secara benar bentuknya beragam, mulai dari teguran hingga pemecatan.

China telah menggajar hukuman berat kepada pejabat-pejabat yang ketahun korupsi. Tiga tahun lalu, seorang direktur badan makanan dan obat-obatan dihukum mati karena bersalah menyetujui izin peredaran obat palsu demi mendapat sogokan uang.

Namun, bagi pengamat, praktik suap-menyuap sudah begitu kental dalam sistem birokrasi, sehingga tidak bisa hanya dengan mengeluarkan peraturan baru. Sejumlah pemerhati mengusulkan agar pemerintah membentuk suatu badan independen untuk memerangi korupsi.

"Banyak pejabat yang punya anak, pasangan, atau kerabat berinvestasi di sejumlah perusahaan atau terlibat dalam proyek-proyek bisnis. Ini sering terjadi. Lalu apa bisa dicapai bila hanya mewajibkan mereka untuk melapor? Kalaupun mereka melapor, itu tetap saja merupakan perbuatan yang diakui hukum," kata Yang Yang, profesor dari China Politics and Law University. (Associated Presss)

Sopir Truk Penyebab Kecelakaan di GT Halim Terancam 4 Tahun Bui

(umi)

Tarisland

Tarisland Superstars: Kemegahan dan Antisipasi di Puncaknya

Kini, official Tarisland semakin meningkatkan kegembiraannya dengan diumumkannya event Tarisland Superstar, sebuah langkah yang telah menciptakan kehebohan pada komunitas

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024