- Antara/ Saptono
VIVAnews - Dalam pidatonya terkait APBN di Gedung DPR/MPR Senin silam, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menyinggung upaya mendorong optimalisasi peran kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan perekonomian dan memantapkan pemerataan.
Pidato tersebut langsung disambut positif oleh Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). "Kami sambut arahan Presiden ini. Namun, HIPMI berharap agar stimulus yang dimaksud dapat mendorong investasi di wilayah-wilayah tertinggal," ujar Ketua Umum HIPMI Erwin Aksa dalam keterangannya, Jakarta, Selasa 17 Agustus 2010.
HIPMI berharap agar kebijakan fiskal dapat diarahkan untuk menarik minat investor masuk ke wilayah-wilayah yang infrastruktur dan perekenomiannya belum menggeliat namun menyimpan banyak potensi sumber daya alam, seperti di Kawasan Timur Indonesia (KTI).
"Itu sebabnya, kita harapkan agar pengambil kebijakan menerapkan kebijakan fiskal per daerah secara berbeda," jelas Erwin. "Daerah-daerah seperti di KTI yang rata-rata merupakan daerah tertinggal, bisa diberikan insentif bagi industri seperti pengurangan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan (PPh) atau Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)," tandasnya.
Terkait dengan penekanan pemerataan atau distribusi pembangunan, dia mangatakan, kementerian terkait harus menyusul rencana strategis untuk mendistribusikan pembangunan industri ke wilayah-wilayah minus tersebut.
"Disparitas sumber daya alam, tidak meratanya kualitas sumber daya manusia (SDM), ketidaktersediaan infrastruktur secara merata, serta letak geografis yang kompleks satu daerah dengan daerah lain, berpotensi menghambat distribusi pembangunan ekonomi dan industri secara merata ke berbagai daerah," ujar Erwin.
"Sebaliknya, daerah-daerah yang memang sejak orde baru sudah memiliki sejumlah keunggulan akan menjadi kawasan yang menampung limpahan pembangunan ekonomi dan industri nasional," pungkasnya.
Sementara itu, Sekjen HIPMI M Ridwan Mustofa melihat Presiden belum sepenuhnya menjabarkan bagaimana mengoptimalkan sebagian APBN untuk mendukung daya saing RI. "Ini kan masalah yang serius di tengah perdagangan bebas dengan Tiongkok," tukas Ridwan.
Dia menilai positif keputusan SBY melaksanakan defisit APBN guna memberikan ruang bagi stimulus fiskal untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional kita dan pertumbuhan. "Langkah ini harus kita dukung sebab ke depan dikuatirkan sektor keuangan akan melakukan pengetatan likuiditas menghindari dampak negatif inflasi," ucap Ridwan. (umi)
Pelita Air Klaim Tak Ada Kendala saat Angkut Penumpang Arus Balik Lebaran 2024
Corporate Secretary Pelita Air, Agdya Yogandari mengatakan, Pelita Air berhasil mencapai rata-rata tingkat ketepatan waktu penerbangan saat arus balik Lebaran Idul Fitri.
