Greater London Saja Perlu Referendum

Perayaan Tahun Baru 2011 di London
Sumber :
  • AP Photo/ Alastair Grant

VIVAnews - Selasa 11 Januari 2011 lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan visi tentang "Greater Jakarta." Istilah ini mengingatkan pada istilah Greater Kuala Lumpur yang kemudian jika dipelajari lebih lanjut merujuk pada Greater London, sebuah kawasan regional di Inggris yang membawahi Kota London.

Meski sudah lama digunakan sebelumnya, secara resmi, Greater London baru ada sejak 1965, di mana di dalamnya ada Kota London dan 32 kota kecil. Saat ini, Greater London melingkupi kawasan seluas 1.572 kilometer persegi dan pada pertengahan 2009 berpopulasi 7.753.600 orang.

Pembentukan Greater London dilakukan melalui Undang-undang Pemerintahan London pada tahun 1963, namun mulai berlaku 1 April 1965. Awalnya Greater London dipimpin Dewan Greater London yang berbagi kekuasaan dengan Badan Kota London yang dipimpin seorang Lord Mayor dan 32 dewan kota kecil. Tahun 1986, Dewan Greater London ini dibubarkan oleh pemerintahan Margaret Thatcher. Kekuasaan sepenuhnya diserahkan pada pimpinan-pimpinan lokal dan sebagian langsung ke pemerintah pusat.

Tahun 1994, Greater London muncul lagi keinginan untuk membentuk daerah London, Inggris. Tahun 1998, referendum digelar, yang kemudian menghasilkan keputusan, harus dibentuk pemerintahan daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, yang kemudian disebut The Greater London Authority atau Pemerintahan Greater London.

Tahun 2000, untuk pertama kalinya dipilih  Walikota London. Tahun 2000 pula, wilayah Greater London sama dengan wilayah Kepolisian Daerah Metropolitan.

Menurut Joseph Zimmerman dalam makalahnya yang berjudul "The Greater London Authority: Devolution or Administrative Decentralization?",  Pemerintahan Greater London ini memiliki seorang Walikota yang berwenang atas sejumlah kekuasaan pemerintahan penting dan kemudian Majelis London yang beranggotakan 25 orang yang hanya memiliki sedikit kewenangan legislatif di antaranya menolak rancangan anggaran pendapatan dan belanja Greater London yang diajukan Walikota.

Lalu apa saja kewenangan Walikota London ini? Di laman resminya, www.london.gov.uk, Walikota menyebutkan sejumlah target kerja berkaitan dengan transportasi, pembangunan ekonomi, kebudayaan, olahraga, pariwisata, tata ruang, lingkungan, kesehatan, dan pelayanan publik.

Sementara Majelis London yang beranggotakan 25 orang bertugas mengawasi kebijakan Walikota dan menjamin janjinya terpenuhi. Sebelas orang di antara anggota Majelis mewakili seluruh Ibukota dan 14 lainnya dipilih berdasarkan daerah pemilihan.

"Walikota adalah politikus-dipilih-langsung paling berkuasa di Inggris, sehingga Majelis memiliki peran untuk menjaganya bertindak atas nama rakyat London," begitulah klaim Majelis London di laman resmi mereka.

Pemerintah Harus Antisipasi Kebijakan Ekonomi-Politik Imbas Perang Iran-Israel

Sekarang, bagaimana dengan rencana Greater Jakarta?

(Sumber: wikipedia.org, www.london.gov.uk dan www.allacademic.com)

Mensos Risma

Mensos Risma Berikan Pesan ke Konten Kreator: Tidak Usah Takut untuk Melangkah!

Dalam acara bertajuk YouTube Seribu Kartini Beda Tapi Sama di Jakarta, Jumat,19 April 2024, Menteri Sosial Risma mengemukakan bahwa seorang kreator konten tidak takut.

img_title
VIVA.co.id
20 April 2024