- AP Photo/Ben Curtis
VIVAnews - Pemerintah Mesir menaikkan gaji dan tunjangan pensiun bagi pegawai negeri sebesar 15 persen. Ini merupakan langkah bagi rezim Hosni Mubarak untuk meredam gelombang protes yang telah berlangsung dua pekan.
Menurut stasiun berita BBC, Menteri Keuangan Samir Radwan Senin kemarin telah menganggarkan US$960 juta untuk menaikkan gaji sekitar enam juta pegawai negeri. Untuk mendanai program itu, pemerintah Mesir menjual surat obligasi jangka pendek senilai US$2,2 miliar.
Kenaikan gaji pegawai negeri itu akan berlaku pada April mendatang. Selain menaikkan gaji, pemerintah juga menjanjikan kebebasan pers dan berpolitik yang lebih luas. Ini merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi gelombang protes anti Mubarak yang telah menyebabkan kerusuhan dan bentrokan berdarah sehingga menewaskan sekitar 300 jiwa.
Namun tawaran itu tampak belum bisa meyakinkan para pemrotes untuk meninggalkan Lapangan Tahrir, yang menjadi pusat demonstrasi. "Tuntutan utama kami adalah Mubarak segera mundur," kata seorang mahasiswa bernama Muhammad Eid seperti dikutip harian The Guardian. "Kami tidak mau menerima tawaran lain," lanjut Eid.
Seorang aktivis internet bernama Rami Ghoneim mengungkapkan bahwa para pemrotes tidak ingin segera meninggalkan Lapangan Tahrir bila tuntutan agar Mubarak mundur dari jabatannya tidak dipenuhi. Ghoneim memperhatikan, makin lama pemerintah makin banyak membuat konsesi.
"Ini seperti luka, makin ditekan makin banyak darah yang keluar. Kami akan terus menekan hingga kosong," kata Ghoneim.
Sementara itu, sejumlah bank di Mesir awal pekan ini mulai kembali dibuka. Namun, bursa saham di Kairo masih tutup hingga 13 Februari mendatang. Banyak sekolah masih tutup dan jam malam masih berlaku di Kairo, Alexandria dan Suez, walau masanya telah diperpendek hingga menjadi pukul 8 malam sampai 6 pagi.
Bobby Nasution Minta Maaf ke Ijeck dan Golkar Sumut Usai Bertemu Airlangga di Jakarta
Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution atau Bobby Nasution secara terbuka menyampaikan permintaan maaf kepada DPD Partai Golkar Sumatera Utara. Hal ini dilakukan B
