- VIVAnews / US Embassy Jakarta
VIVAnews - Amerika Serikat (AS) secara aktif memberikan dukungan kepada misi Koalisi Internasional dalam rangka menegakkan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1973 atas krisis di Libya. Bagi AS, misi ini merupakan upaya internasional atas desakan rakyat Libya sendiri dan atas seruan negara-negara anggota Liga Arab dan Dewan Kerja Sama Teluk.
Menurut Wakil Duta Besar AS untuk Indonesia, Ted Osius, dalam wawancara dengan VIVAnews, Rabu 23 Maret 2011, Indonesia secara tidak langsung turut mendukung Koalisi Internasional dalam menjalankan misi atas krisis di Libya. "Indonesia menyatakan perlu penerapan secara penuh resolusi [Dewan Keamanan PBB] itu dalam rangka mencegah aksi brutal lanjutan atas warga sipil oleh pemerintah mereka sendiri," kata Osius.
Dipelopori AS, Inggris, dan Prancis, Koalisi Internasional telah melakukan operasi militer sejak 19 Maret lalu dengan melakukan serangan rudal dan jet-jet tempur untuk menerapkan zona larangan terbang - seperti yang diatur dalam resolusi Dewan Keamanan PBB 1973. Mereka setiap hari menggempur sasaran-sasaran militer rezim Muammar Khadafi di Libya.
Misi itu bertujuan untuk mencegah serangan lebih lanjut dari rezim Khadafi kepada rakyat Libya dan untuk melemahkan kemampuan rezim dalam melawan zona larangan terbang. "Misi ini berdasarkan pada prinsip universal: kebrutalan terhadap warga sipil tidak dapat diterima dan tidak dapat ditoleransi," kata Osius.
Namun, menurut dia, Presiden Barack Obama telah menegaskan bahwa AS tidak berniat untuk mengirimkan pasukan darat ke Libya. Selain ikut dalam operasi militer Koalisi, pemerintah AS saat ini memberikan bantuan sebesar US$47 juta untuk mendukung sejumlah lembaga internasional dan lembaga swadaya masyarakat.
"Bantuan itu untuk memenuhi kebutuhan bantuan kemanusiaan dan untuk membantu serta mengevakuasi warga yang menyelamatkan diri dari aksi kekerasan di Libya. Sebanyak 320.000 orang telah meninggalkan Libya menuju Mesir, Tunisia, Nigeria, dan Aljazair," kata Osius.
Berikut petikan wawancara dengan wakil dubes AS itu.
Ada kekhawatiran bahwa operasi militer Koalisi Internasional yang digalang AS ini sudah melenceng, karena alih-alih ingin menerapkan zona larangan terbang di Libya - sesuai resolusi Dewan Keamanan PBB 1973 - serangan rudal dan udara itu, menurut sejumlah laporan media, sudah menimbulkan korban jiwa dari kalangan warga sipil. Bagaimana AS menyikapi kekhawatiran itu?
Saya tegaskan tujuan dari operasi itu, yaitu mencegah munculnya lagi serangan pasukan Libya atas rakyatnya sendiri. Selain itu, misi ini ingin mempersulit rezim Khadafi dalam melawan zona larangan terbang seperti yang telah diatur dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB.
Rezim Muammar Khadafi telah mencanangkan gencatan senjata dengan pihak pemberontak dalam mengatasi krisis dalam negeri mereka sebelum pasukan Koalisi mulai melakukan pengeboman. Apakah pemerintah AS masih melihat ada kemungkinan solusi damai di Libya selama Khadafi berkuasa?
Seluruh komunitas internasional ingin melihat adanya solusi damai. Namun, masyarakat internasional telah tegas menyatakan bahwa tidak baik [bagi pihak yang berkuasa untuk] untuk membunuh rakyat sendiri, dan itulah yang terjadi sebelum komunitas internasional bertindak.
Bagaimana bila Khadafi masih berkuasa walau sudah terjadi aksi militer dari Koalisi?
Tujuan operasi Koalisi bukanlah untuk menyingkirkan Khadafi [dari kekuasaan], melainkan untuk memastikan tidak adanya serangan lagi atas warga Libya sekaligus membuatnya sulit untuk melawan zona larangan terbang yang sudah diputuskan dalam resolusi Dewan Keamanan PBB.
Ada sejumlah warga Indonesia yang disinyalir masih berada di Libya, sehingga muncul kekhawatiran mereka kini berada dalam situasi keamanan yang kian rawan, terlebih lagi setelah dimulainya operasi militer Koalisi Internasional. Apakah AS menilai situasi di Libya sudah sangat berbahaya bagi warga asing dan menyarankan mereka agar segera keluar dari Libya?
Itu terserah kepada pemerintah Anda [Indonesia] mengenai keputusan apa yang perlu diterapkan kepada warganya. Namun saya mencatat bahwa pemerintah Indonesia telah menyatakan bahwa perlu diterapkan resolusi Dewan Keamanan PBB terkait situasi di Libya. Pemerintah Indonesia tidak ingin melihat aksi brutal atas warga sipil [di Libya] yang dilakukan oleh pemerintah mereka sendiri. Pernyataan itu sudah jelas diutarakan oleh Kementrian Luar Negeri Indonesia.
Apakah AS siap membantu Indonesia sekiranya ada kesulitan untuk menyelamatkan warganya dari Libya bila situasi kian buruk?
Kami belum menerima permintaan [dari Indonesia]. Namun, tentu saja kami melakukan sebisa mungkin untuk membantu para mitra bila menghadapi situasi yang tidak memungkinkan.
Sikap atau dukungan apa yang AS harapkan dari Indonesia terkait dengan krisis di Libya?
Kami telah bertanya kepada pemerintah Indonesia apakah mereka mendukung penerapan penuh atas resolusi Dewan Keamanan PBB atas Libya, dan jawabannya adalah ya. Indonesia menyatakan perlu penerapan secara penuh resolusi [Dewan Keamanan PBB] itu dalam rangka mencegah aksi brutal lanjutan atas warga sipil oleh pemerintah mereka sendiri.
Apakah dukungan Indonesia itu juga termasuk operasi militer yang telah dilakukan Koalisi?
Michael Tene [juru bicara Kementrian Luar Negeri Indonesia] dalam suatu wawancara eksklusif dengan [harian] Republika mengatakan bahwa pentingnya penerapan secara penuh resolusi Dewan Keamanan PBB. Jadi, saya serahkan kepada pemerintah Indonesia dan juru bicaranya dalam menjelaskan posisi yang dimaksud.
Bagaimana Anda melihat respon publik di Indonesia atas langkah militer yang diambil pasukan Koalisi atas situasi di Libya?
Menurut saya publik tidak ingin melihat ada rakyat yang dibunuh oleh pemerintah mereka sendiri. Menurut saya sudah ada reaksi yang kuat dalam menentang perlakuan yang diberikan kepada rakyat yang tidak bersalah di Libya oleh penguasa mereka sendiri. (sj)
12 Fakta yang Diklaim Tak Terbantahkan Dibeberkan Kubu Ganjar-Mahfud pada Sidang PHPU
Tim Hukum pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD membeberkan 12 fakta yang tidak disangkal dalam sidang perkara PHPU.
