- AP Photo/Heng Sinith, FILE
VIVAnews - Usaha Indonesia sebagai penengah dalam konflik antara Kamboja dan Thailand mendapat penolakan dari Menteri Pertahanan Thailand, Prawit Wongsuwan. Dia menolak intervensi Indonesia dengan mengirimkan pemantau di perbatasan kedua negara.
Seperti dimuat dalam Bangkok Post, Rabu, 23 Maret 2011, pernyataan Wongsuwan ini disampaikan oleh panglima tinggi militer, Prayuth Chan-ocha. Dia mengatakan bahwa menhan dan semua petinggi angkatan bersenjata Thailand menolak campur tangan pihak ketiga, apalagi sampai mengirimkan pemantaunya di perbatasan.
Prayuth mengatakan bahwa militer Thailand ingin agar konflik kedua negara diselesaikan melalui dialog bilateral, tanpa perlu adanya penengah dari pihak luar.
"Thailand dan Kamboja dapat mencapai kesepakatan melalui negosiasi, terutama di antara para tentara," ujarnya.
Dia mengatakan bahwa pihak militer Thailand telah menyampaikan proposal kepada pemerintah Kamboja melalui Kementerian Luar Negerinya untuk membuat sebuah pos pemeriksaan bersama di wilayah konflik. Pengawasan teknis pos ini nantinya akan dilakukan oleh sebuah badan pengawas khusus.
Badan pengawas ini, ujar Prayuth, haruslah terdiri dari tentara Kamboja dan Thailand saja. Tidak perlu adanya pemantau dari Indonesia.
Jika Kamboja bersikeras perlunya campur tangan pemantau Indonesia, maka pemantau ini harus melakukan tugasnya di luar wilayah konflik.
"Kenapa mereka mau memasuki wilayah konflik? tempat itu tidak aman. Pertanyaannya adalah, jika pemantau Indonesia datang, apakah mereka dapat memerintahkan tentara Kamboja untuk tidak melanggar Nota Kesepahaman yang telah dibuat?"
Pernyataan Prayuth ini bertentangan dengan kesepakatan yang diambil oleh menteri luar negeri kedua negara di Jakarta pada 22 Februari lalu. Pada pertemuan yang juga dihadiri oleh perwakilan negara-negara ASEAN tersebut, kedua negara sepakat meminta Indonesia mengirimkan tim pemantaunya ke perbatasan, untuk mengawasi gencatan senjata berjalan dengan baik.
Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa, mengatakan bahwa mereka akan mengirimkan 30 orang yang dibagi dua, ditempatkan di masing-masing perbatasan. Natalegawa menjelaskan bahwa proposal teknis mengenai jalannya pemantauan telah dikirimkan kepada Kamboja dan Thailand. Kamboja dilaporkan telah menyetujui proposal tersebut, namun Thailand belum menyetujui beberapa bagian dari proposal.
Sampai saat ini, pemantau tidak bisa dikirim karena masalah tersebut.
Selain menolak adanya pemantau dari Indonesia, Prayuth juga mengatakan bahwa para petinggi militer tidak akan menghadiri pertemuan General Border Committee (GBC) yang rencananya akan diadakan di Indonesia pada 7-8 April.
"GRC ke 8 awalnya akan diadakan di Kamboja. Jika Kamboja tidak dapat menjadi tuan rumah pertemuan itu, maka kami menawarkan diri. Kami sudah menghubungi Menteri Pertahanan Kamboja, Gen Tea Banh, mengenai masalah ini," ujar Prayuth.
Jika memang pihak Kamboja menolak pertemuan itu diadakan di kedua negara, "Maka pertemuan tidak diadakan," ujar Prayuth.
