- Antara/ Widodo S Jusuf
VIVAnews - Atas nama perlindungan warga sipil, pasukan koalisi Dewan Keamanan PBB yang dipimpin Amerika Serikat mulai Minggu kemarin, 20 Maret 2011, menggempur Libya. Akibatnya justru tragis, warga sipil yang harusnya terlindungi justru tewas.
Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan, sikap Indonesia tegas: menentang dan menolak tindakan kekerasan baik yang dilakukan oleh pasukan Khadafi maupun pasukan Sekutu. Sebab, pertempuran yang terjadi hanya menjadikan pihak sipil sebagai korban.
"Pemerintah Indonesia menentang dan menolak tindak kekerasan dari siapa pun juga karena pihak sipil yang menjadi korban," tegas Marty ditemui sebelum rapat Komisi I DPR, Senin, 28 Maret 2011.
Indonesia juga telah meminta PBB untuk turun tangan dalam permasalahan di Libya dan menghimbau untuk melakukan gencatan senjata dan mengedepankan komunikasi politik.
Sebelumnya, Wakil Duta Besar AS untuk Indonesia, Ted Osius, dalam wawancara dengan VIVAnews, menyatakan Indonesia secara tidak langsung turut mendukung Koalisi Internasional dalam menjalankan misi atas krisis di Libya. "Indonesia menyatakan perlu penerapan secara penuh resolusi [Dewan Keamanan PBB] itu dalam rangka mencegah aksi brutal lanjutan atas warga sipil oleh pemerintah mereka sendiri," kata Osius.
Dipelopori AS, Inggris, dan Prancis, Koalisi Internasional telah melakukan operasi militer sejak 19 Maret lalu dengan melakukan serangan rudal dan jet-jet tempur untuk menerapkan zona larangan terbang--seperti yang diatur dalam resolusi Dewan Keamanan PBB 1973. Mereka setiap hari menggempur sasaran-sasaran militer rezim Muammar Khadafi di Libya.
Misi itu bertujuan untuk mencegah serangan lebih lanjut dari rezim Khadafi kepada rakyat Libya dan untuk melemahkan kemampuan rezim dalam melawan zona larangan terbang. "Misi ini berdasarkan pada prinsip universal: kebrutalan terhadap warga sipil tidak dapat diterima dan tidak dapat ditoleransi," kata Osius.
Namun, menurut dia, Presiden Barack Obama telah menegaskan bahwa AS tidak berniat untuk mengirimkan pasukan darat ke Libya. Selain ikut dalam operasi militer Koalisi, pemerintah AS saat ini memberikan bantuan sebesar US$47 juta untuk mendukung sejumlah lembaga internasional dan lembaga swadaya masyarakat.
BMKG Sebut Gelombang hingga 2,5 Meter Bakal Terjadi di Perairan Indonesia, Ini Lokasinya
BMKG mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan pada 20 hingga 21 A
