- AP Photo/Achmad Ibrahim
VIVAnews - Para menteri pertahanan se-ASEAN hari ini bertemu di Jakarta untuk merumuskan kerja sama keamanan untuk menanggulangi tantangan yang dialami Asia Tenggara. Beberapa isu besar yang tengah dihadapi kawasan ini adalah perompakan dan lalu lintas imigran gelap.
Pertemuan ASEAN Defence Ministerial Meeting (ADMM) itu juga akan merumuskan langkah dalam mewujudkan salah satu pilar ASEAN demi terwujudnya komunitas ASEAN 2015.
Membuka ADMM, Menteri Pertahanan Indonesia, Purnomo Yusgiantoro, mengatakan bahwa pertemuan mereka kali ini untuk "Memperkuat Kerja sama Pertahanan di ASEAN dan Komunitas Global untuk Menghadapi Tantangan Baru."
Menurut dia, ini adalah cerminan dari semakin banyaknya tantangan yang dihadapi oleh masyarakat internasional.
"Tema ini terinspirasi dari dinamika lingkungan strategis baik global maupun regional yang menghadirkan tantangan yang cukup kompleks, sekaligus peluang yang cukup menjanjikan," ujar Purnomo.
Di antara berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat internasional pada saat ini, ujar Purnomo, adalah perompakan, imigran gelap, perubahan iklim, keamanan energi, pangan dan air dan kelangkaan sumber daya alam. "Semuanya dapat berimplikasi terhadap pertahanan yang di masa mendatang diperkirakan akan meningkat intensitasnya," ujar Purnomo.
Forum ADMM kali ini, jelas Purnomo, akan mengetengahkan upaya ASEAN dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, serta mengantisipasi solusi dengan cara meningkatkan kerja sama di kawasan. ADMM juga adalah forum yang berfungsi untuk mendukung terciptanya komunitas ASEAN 2015 dengan pencapaian pada salah satu dari tiga pilar, yaitu politik dan keamanan.
"Peningkatan kerjasama dalam bidang pertahanan harus juga ikut mendorong terbentuknya ASEAN sebagai organisasi yang people centered, people oriented dan people to people contact," ujarnya.
ADMM merupakan acara puncak menteri pertahanan ASEAN yang berlangsung selama sepekan ini. Pertemuan ini dihadiri oleh menteri-menteri pertahanan ASEAN atau perwakilannya dan beberapa delegasi negara kawasan.
