- AP Photo/DigitalGlobe
VIVAnews - Pemimpin oposisi Jepang, Partai Demokrat Liberal (LDP), melobi Partai Golkar agar Indonesia bersedia menambah pasokan energi untuk negeri Sakura itu. Sebab, setelah diguncang gempa tsunami yang juga merusak fasilitas pembangkit listrik tenaga nuklirnya, Jepang mengalami krisis energi.
Para delegasi LDP, yang dipimpin Taku Yamasaki, menemui Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie, di kantor DPP, Slipi, Jakarta, hari ini.
Yamasaki, yang juga mantan Wakil Perdana Menteri Jepang, membawa serta dua anggota LDP, tiga staf perusahaan listrik, Kyudenko, dan seorang peneliti. Sedangkan Aburizal didampingi sejumlah petinggi Partai Golkar, di antaranya, anggota Dewan Pertimbangan, Muladi, dan Wakil Ketua Umum, Theo L. Sambuaga.
Seusai pertemuan, kepada wartawan Aburizal menjelaskan bahwa permintaan delegasi LDP itu akan disampaikan pada pemerintah. Indonesia, katanya, tentu dengan senang hati menambah pasokan ekspor energi untuk Jepang, berupa batu bara, gas bumi atau pun minyak. Namun, itu dilakukan setelah kebutuhan energi dalam negeri Indonesia tercukupi.
"Indonesia juga butuh energi. Pemerintah akan menghitung dulu kebutuhan dalam negeri, dan kalau dimungkinkan, bisa menambah pasokan batu bara, LNG atau minyak untuk Jepang," jelas Ical, panggilan akrabnya.
Sebaliknya, imbuh mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat itu, Jepang akan tetap mempertahankan investasinya di Indonesia meski baru saja dilanda bencana nasional. "Investasi (di Indonesia) harus tetap diteruskan walau pun Jepang masih dalam keadaan sulit," ujarnya menirukan pernyataan delegasi LDP.
Selain permasalahan energi, kedua partai juga membahas upaya Indonesia dan Jepang untuk menciptakan situasi politik yang kondusif di kawasan Asia Timur. Sebab, di masa mendatang, negara-negara di kawasan ini akan memegang peran penting dalam tata ekonomi-politik secara internasional.
"Hal itu nanti akan dibahas dalam East Asia Summit (Konferensi Tingkat Tinggi Negara-negara Asia Timur) di Jepang," jelas Ical.
Laporan M. Arief Hidayat
Usut Kasus Pungli Rutan, KPK Panggil Mantan Wakil Ketua DPR
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan pemeriksaan terhadap mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Muhammad Azis Syamsuddin. Dia diperiksa
