Laporan AS: Operasi Militer di Libya "Sah"

Pemberontak Libya meninggalkan Ras Lanouf, 29 Maret 2011
Sumber :
  • AP Photo/Anja Niedringhaus

VIVAnews - Pemerintah AS menegaskan bahwa Presiden Barack Obama punya otoritas untuk melanjukan aksi militer di Libya, walau tanpa persetujuan dari parlemen. Proses kebijakan atas kampanye militer AS di Libya itu, yang menyerang kekuatan militer rezim Muammar Khadafi, dinyatakan tidak melanggar konstitusi.

Pernyataan itu dilontarkan kantor kepresidenan AS (Gedung Putih), seperti yang dikutip kantor berita Associated Press, Rabu malam waktu setempat (Kamis pagi WIB). Pernyataan itu tercantum dalam laporan pemerintah ke Kongres (parlemen) setebal 32 halaman, yang juga menyatakan bahwa biaya operasi militer AS di Libya per 3 Juni 2011 sebesar US$715 juta. Jumlahnya kemungkinan bisa membengkak hingga US$1,1 miliar hingga awal September.

Ini merupakan kali pertama Gedung Putih menyajikan laporan detail mengenai operasi militer di Libya kepada Kongres, baik dari sisi anggaran hingga dasar hukumnya. Aksi di Libya itu tidak melalui persetujuan Kongres, seperti yang diatur dalam undang-undang War Powers Resolution.

Gedung Putih menyatakan bahwa kampanye militer di Libya itu tidak perlu persetujuan Kongres karena peran AS kali ini bersifat terbatas dan hanya mendukung operasi yang dipimpin NATO (Organisasi Pertahanan Atlantik Utara). Selain itu, AS tidak mengerahkan pasukan untuk secara langsung terlibat dalam perang di Libya.

Berdasarkan pertimbangan itulah Obama menggunakan hak konstitusi sebagai presiden untuk memerintahkan misi ke Libya. "Presiden berpandangan bahwa operasi militer di Libya konsisten dengan War Powers Resolution dan, sesuai undang-undang itu, tidak membutuhkan persetujuan kongres," demikian laporan Gedung Putih kepada Kongres.

Sebelumnya, kelompok sepuluh anggota parlemen AS menggugat presiden karena menerapkan aksi militer di Libya tanpa persetujuan Kongres. Menurut mereka, Obama melanggar Konstitusi dengan mengabaikan Kongres dan memanfaatkan organisasi internasional seperti PBB dan NATO untuk membenarkan kebijakannya.

"Cara pemerintah menangani masalah ini mengejutkan semua pihak," kata Senator Bob Corker, yang merupakan anggota Komisi Senat AS untuk Hubungan Luar Negeri.

Obama sebelumnya menyatakan bahwa AS hanya ikut serta dalam upaya internasional di Libya untuk mencegah pembantaian rakyat sipil oleh rezim Khadafi, yang tengah diguncang aksi pemberontakan. Bila dibiarkan, ujar Obama, konflik di Libya itu bisa berpengaruh ke negara-negara sekitar.

Pembakar Al-Quran Salwan Momika 'Diusir' dari Swedia, Kini Pindah ke Norwegia
Duel Vietnam vs Timnas Indonesia

Menakar Peluang Timnas Indonesia Lolos ke Piala Dunia 2026, Ada Berapa Tahap Lagi?

Harapan pecinta sepakbola melihat Timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia kembali muncul. Masih ada berapa tahap lagi untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026?

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024