- MSN Autos
VIVAnews – DPR meminta Kementerian Luar Negeri untuk segera melunasi tagihan parkir diplomat RI di New York, Amerika Serikat. Sebelumnya, Departemen Keuangan Kota New York, Amerika Serikat, menyatakan bahwa New York memiliki piutang denda parkir hampir US$17 juta dari diplomat-diplomat berbagai negara yang tinggal di kota itu, termasuk dari diplomat asal Indonesia.
Diplomat Indonesia bahkan menempati peringkat ketiga sebagai penunggak denda parkir terbesar di New York, setelah Mesir dan Nigeria. Menurut Reuters, tunggakan denda parkir diplomat Indonesia mencapai US$725ribu atau setara Rp6,5 miliar.
“Sangat disesalkan kalau ada diplomat kita yang menunggak parkir di New York sampai Rp6,5 miliar. Kami meminta pada Menteri Luar Negeri untuk segera melunasinya. Ini memalukan kita sebagai bangsa,” kata Pramono di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 27 September 2011.
Menurutnya, Indonesia akan dicap tak santun apabila tidak memiliki niat untuk melunasi tagihan denda parkir itu. “Kalau tidak ada passion untuk bayar itu kan tidak ada sopan-santun,” ujar politisi PDIP itu.
Ia mengingatkan, diplomat seharusnya bisa menjadi perwakilan negara yang baik di mata internasional. Namun persoalan tunggakan parkir di New York ini, justru mencerminkan hal yang sebaliknya. “Ini menunjukkan buruknya administrasi kita. Padahal diplomat adalah etalase atau wajah bangsa,” kata Pramono.
Sementara itu, Kemlu menyatakan akan mengusut kasus ini. Juru Bicara Kemlu Michael Tene mengatakan tagihan itu kemungkinan adalah akumulasi dari tunggakan selama bertahun-tahun.
New York adalah rumah bagi 289 diplomat dan konsulat dari berbagai belahan dunia. Berdasarkan undang-undang setempat, negara asal dari diplomat-diplomat yang gagal membayar denda parkir, akan dikenakan sanksi.
“Tidak ada kekebalan diplomatik bagi mereka dalam urusan membayar denda parkir. Ketika Anda terkena denda di New York, maka Anda harus membayarnya. Tidak ada perkecualian,” tegas Senator AS Michael Grimm.
Ketua DPRD Minta Pemprov DKI Perbaiki Kualitas APBD, Singgung Permukiman Kumuh
Ketua DPRD DKI menilai RKPD tahun 2025 tidak fokus.
