- ANTARA/Nyoman Budhiana
VIVAnews - Pemerintah Indonesia menyatakan dukungannya terhadap keanggotaan Timor Leste di ASEAN. Namun, diperlukan konsensus di antara negara anggota untuk menyetujui masuknya Timor Leste sebagai bagian dari mereka.
"Indonesia mendukung keanggotaan Timor Leste di ASEAN. Tapi terlebih dulu harus disepakati, tidak bisa langsung," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Michael Tene di Jakarta, Jumat 7 Oktober 2011.
Dia mengatakan bahwa masalah keinginan Timor Leste untuk menjadi anggota masih dalam tahap pembahasan di ASEAN. Tene mengatakan, untuk menjadi anggota ASEAN diperlukan tahapan yang harus dilalui.
"Contohnya seperti Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam. Mereka tidak bisa langsung bergabung, Mereka terlebih dulu menjadi peninjau dan mengikuti kegiatan ASEAN sambil membuat persiapan-persiapan keanggotaan," kata Tene.
Sebelumnya pada KTT ASEAN Mei lalu di Jakarta, Sekretariat Jenderal ASEAN Surin Pitsuwan mengatakan bahwa tidak ada penolakan dari negara-negara anggota ASEAN. Hanya saja, ujarnya, belum ada kecocokan waktu dan kesiapan dari kedua belah pihak.
"Pertanyaannya bukan hanya apakah Timor Leste siap menjadi anggota ASEAN, tapi juga apakah ASEAN punya kapasitas dan siap mencerna permasalahan yang akan timbul," lanjutnya lagi.
Menurut laman Asean community Indonesia, proposal keanggotaan Timor Leste masih dalam pertimbangan yang ketat. Singapura dalam beberapa kesempatan sebelum KTT, mengatakan bahwa penerimaan Timor Leste sebagai anggota sebaiknya dilakukan setelah Komunitas ASEAN terbentuk pada 2015. Lebih jauh, Singapura memberikan satu lagi opsi, yaitu penerimaan Timor Leste setelah permasalahan Myanmar, Kamboja, Laos dan Vietnam telah mapan.
Selain Singapura, beberapa negara juga keberatan dengan kemungkinan diterimanya Timor Leste sebagai anggota dalam waktu dekat. Diantaranya adalah Laos yang mengatakan bahwa ASEAN tidak boleh terburu-buru dalam menerima Timor Leste.
DPR Tolak Iuran Pariwisata Dibebankan ke Industri Penerbangan, Tiket Pesawat Bisa Makin Mahal
Anggota Komisi VI DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum Indonesia Congress and Convention Association (INCCA) Evita Nursanty menolak rencana pemungutan iuran dana pariwisata.
