- REUTERS/Benoit Tessier
VIVAnews - Sambutan meriah muncul dari para delegasi internasional di Paris awal pekan ini setelah hasil pemungutan suara (voting) memutuskan Palestina diterima menjadi anggota baru UNESCO.
Keanggotaan Palestina di Badan PBB Urusan Pendidikan, Sains, dan Budaya itu akhirnya mengundang kontroversi lantaran ditentang keras oleh negara-negara Barat.
Tidak hanya itu, UNESCO pun harus menerima ganjaran. AS sudah menyatakan penghentian sumbangan ke badan PBB itu dan Kanada juga tengah pikir-pikir untuk menerapkan langkah yang serupa. Washington bahkan khawatir bahwa Palestina bisa mengulangi keberhasilan serupa di organisasi-organisasi PBB lain.
Menurut kantor berita Reuters, Palestina mendapat dukungan 2/3 dari para perwakilan negara-negara anggota yang hadir dalam sesi pemungutan suara di Paris, 31 Oktober 2011. Dari 173 delegasi yang hadir dalam pertemuan, 107 anggota mendukung, 14 menolak, 52 abstain, dan 12 lainnya tidak mengikuti pemungutan suara.
Jadilah kini Palestina sebagai anggota UNESCO ke-195. Ini merupakan sejarah lantaran UNESCO merupakan organisasi pertama bentukan PBB yang mengakui masuknya Palestina sebagai anggota, yang semuanya terdiri dari negara yang berdaulat. Padahal sejumlah negara, termasuk AS, belum menganggap Palestina sebagai negara merdeka yang berdaulat.
Hasil di sidang UNESCO itu kemenangan diplomasi bagi Palestina. "Voting ini tidak diarahkan untuk menentang siapapun, melainkan mewakili dukungan bagi kemerdekaan dan keadilan," kata Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, dalam pernyataan yang dimuat kantor berita WAFA.
Abbas tentu saja gembira atas hasil pertemuan UNESCO itu. "Pemungutan suara itu demi perdamaian dan mewakili konsensus internasional atas dukungan bagi hak nasional rakyat Palestina yang sah, terutama adalah pembentukan negara yang independen," lanjut Abbas.
Ini merupakan hasil manis bagi Palestina mengingat Abbas pada September lalu sudah membawa agenda kemerdekaan dan pengakuan kedaulatan Palestina ke Sidang Tahunan PBB di New York. Abbas dan rakyat Palestina sudah mengantisipasi bahwa kecil kemungkinan keinginan mereka itu segera terkabul mengingat AS, atas desakan Israel, sudah mengutarakan niat menggunakan hak veto di Dewan Keamanan bila ada agenda menerima Palestina sebagai anggota baru PBB secara merdeka dan berdaulat.
Namun, AS dan sejumlah pendukungnya tidak kuasa membendung keinginan mayoritas anggota PBB yang mendukung Palestina. Walau keanggotaan Palestina di PBB masih belum diputuskan di Dewan Keamanan, mayoritas negara sudah berencana mendukungnya di forum lain bentukan PBB. Hasilnya terlihat pada pemungutan suara di UNESCO awal pekan ini.
Dalam voting itu, AS termasuk 14 negara yang menolak keanggotaan Palestina di UNESCO. Selain AS, juga ada Belanda, Jerman, dan Kanada.
AS beralasan bahwa Palestina selama ini belum diakui sebagai negara berdaulat oleh PBB, dalam hal ini Dewan Keamanan. Palestina, bagi AS, belum sah menjadi negara berdaulat lantaran masih harus merundingkan perbatasan wilayah dengan Israel kendati mereka sudah punya pemerintah dan rakyat serta dukungan dari banyak negara.
Hentikan Bantuan
Kalah dalam pemungutan suara, AS akhirnya menerapkan balasan ekstrim. Washington akhirnya menghentikan sumbangan rutin ke UNESCO tak lama setelah pertemuan di Paris.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Victoria Nuland, menyatakan bahwa kini tidak ada pilihan selain membekukan kucuran sumbangan senilai US$60 juta kepada UNESCO. Padahal, dana itu tadinya akan dikirim pada November ini.
Menurut Nuland, keputusan ini berdasarkan undang-undang yang disahkan Kongres AS pada dekade 1990-an, bahwa mereka tidak akan memberi dana kepada organisasi bentukan PBB yang memberi keanggotaan secara penuh kepada kelompok apapun yang kedaulatannya belum diakui secara internasional. Ini merujuk kepada Palestina, yang belum diakui AS sebagai negara yang berdaulat dan merdeka.
"AS tetap berkomitmen kuat untuk terlibat dalam kesepakatan multilateral di dalam sistem PBB. Namun, keanggotaan Palestina sebagai suatu negara di UNESCO memicu penerapan legislatif yang membuat AS tidak dapat menyumbang ke UNESCO," kata Nuland, sembari menyatakan bahwa keputusan UNESCO itu disesalkan, prematur, dan mengabaikan tujuan bersama dalam mewujudkan perdamaian yang komprehensif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Timur Tengah.
Belum ada penjelasan dari para pimpinan UNESCO terkait sikap AS itu. Sebanyak 22 persen dari pendanaan kegiatan UNESCO berasal dari AS. Belum bisa dipastikan apakah terhentinya dana itu akan mengganggu secara serius kegiatan UNESCO, yang selama ini dikenal mendata situs-situs bersejarah di muka bumi sekaligus memperomosikan pendidikan di penjuru dunia. UNESCO pun berperan mengkoordinasi sistem peringatan dini tsunami di Pasifik.
Masalahnya, ada lagi negara yang akan menyusul langkah keras AS. Kanada pun tengah mempertimbangkan kelanjutan partisipasinya di UNESCO. "Kami tengah dalam proses mengevaluasi partisipasi kami di masa datang," kata Menteri Luar Negeri Kanada, John Baird, seperti dikutip harian The Jerusalem Post.
Kanada, yang setiap tahun menyumbang US$10 juta kepada UNESCO, juga bersikap yang sama dengan tetangganya AS terkait hasil pemungutan suara di Paris. "Kami tidak senang atas keputusan UNESCO. Kami sedang membahas untuk menghasilkan tanggapan selanjutnya," lanjut Baird.
Bisa Menular
Pejabat AS juga melobi sejumlah perusahaan besar Amerika terkait kabar bahwa Palestina pun akan mengajukan keanggotaan di Organisasi PBB Bidang Properti Intelektual (WIPO). Berbasis di Jenewa, WIPO menangani perlindungan hak atas kekayaan intelektual, mulai dari karya lagu, merek obat hingga inovasi teknologi.
Menurut harian Los Angeles Times, Palestina tengah berupaya menjadi anggota di organisasi-organisasi internasional lainnya, sebut saja Badan Energi Atom Internasional, Organisasi Penerbangan Sipil Internasional, hingga Organisasi Perdagangan Dunia dan Mahkamah Kriminal Internasional.
"Kami melihat potensi masalah yang cukup serius bila langkah [UNESCO] ini terulang di organisasi-organisasi PBB lain," kata Nuland sebagai juru bicara Departemen Luar Negeri AS.
Reuters mengungkapkan bahwa Kelompok pelobi Yahudi, J Street, tengah mendesak Kongres AS mengamandemen undang-undang untuk mempertegas sikap atas organisasi internasional yang mengakui kedaulatan Palestina dengan menerimanya sebagai anggota baru.
"Bila Kongres tidak bertindak, kita tidak akan dipandang oleh lembaga-lembaga afiliasi PBB yang punya peran vital bagi lapangan kerja, keselamatan dan keamanan warga Amerika," kata pengurus J Street, Dylan Williams.
