- Reuters/Xinhua/Cha Chunming
VIVAnews - Presiden China, Hu Jintao, menyatakan bahwa militer sewaktu-waktu harus siap hadapi perang. Itulah sebabnya dia menginstruksikan Angkatan Laut China untuk mempercepat pembangunan kekuatan maritimnya.
Menurut stasiun berita BBC, 7 Desember 2011, Hu dalam suatu rapat dengan pimpinan militer China mengatakan bahwa Angkatan Laut mereka harus "mempercepat transformasi dan modernisasi dan melakukan persiapan yang lebih matang untuk menghadapi peperangan dalam rangka memberi sumbangsih yang lebih besar lagi bagi menjamin keamanan nasional."
"Kita harus lebih memantapkan keamanan nasional dan pembangunan militer," kata Hu dalam rapat dengan Komisi Militer Pusat Partai Komunis China. Lembaga itu merupakan otoritas tertinggi bagi militer di negara tersebut.
Terkait perkataan Hu itu, dalam translasi dari bahasa Mandarin ke bahasa Inggris, media resmi China menggunakan kata "warfare" atau perang, namun translasi lain juga menggunakan kata "military combat" dan "military struggle" atau perjuangan militer. China pun diketahui tengah mengembangkan pesawat berteknologi anti radar, pemutakhiran kapal induk, serta pembuatan rudal anti kapal induk.
Kalangan pengamat menilai tidak biasanya pemimpin China setinggi Hu melontarkan pernyataan yang keras dan gamblang. Biasa para pejabat Tiongkok selalu menggunakan pernyataan yang halus atau secara tersirat.
Pernyataan Hu itu menyusul perkembangan yang muncul dalam beberapa bulan terakhir menyangkut isu keamanan di Asia Pasifik. China dan Vietnam serta Filipina belakangan ini saling meningkatkan ketegangan soal masalah batas-batas maritim di Laut China Selatan, yang kaya akan ikan dan sumber energi.
Amerika Serikat dan Australia pun berkepentingan atas keamanan di Laut China Selatan, yang juga dinilai sebagai salah satu jalur pengapalan strategis di dunia. Bulan lalu, AS berencana mengirim 2.500 pasukan Marinir dan pendukung militer lainnya untuk ditempatkan di Australia bagian utara.
Kesepakatan AS dan Australia itu membuat gusar China. Selain itu, AS awal bulan mengutus Menteri Luar Negeri Hillary Clinton untuk bertemu dengan para pejabat Myanmar, salah satu sekutu utama China. Langkah-langkah ini dipandang upaya AS untuk membendung dominannya pengaruh China di Asia Pasifik.
Setelah pernyataan Hu itu, pejabat militer AS hanya menyatakan sah-sah saja China memperkuat pertahanan mereka. "Kami tentu tidak akan gusar melihat negara lain memanfaatkan peluang untuk mengembangkan kekuatan maritim," kata juru bicara Departemen Pertahanan AS, Laksamana John Kirby. (umi)
Putusan MK Bersifat Final, Prof Niam: Kontestasi Telah Usai, Saatnya Bersatu
Putusan MK yang sifatnya final dan mengikat itu menandakan kontetasi Pilpres 2024 sudah selesai.
