Cara Pemerintah Antisipasi Krisis Pangan

Rusman Heriawan
Sumber :
  • VIVAnews/Anhar Rizki Affandi

VIVAnews - Pemerintah tengah mengkaji Protokol Manajemen Krisis atau crisis management protocol (CMP) khusus untuk sektor pangan guna mengantisipasi krisis pangan dunia. Program ini berlaku jika terjadi lonjakan harga pangan sekitar 10 hingga 15 persen.

Wakil Menteri Pertanian, Rusman Heriawan, menyatakan salah satu bentuk CMP tersebut ialah dengan memperluas kerja sama cadangan pangan dengan negara-negara di luar Asean plus 3.

"Kita tidak ingin nanti, ketika krisis terlambat menyiapkan antisipasi," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Senin 20 Februari 2012.

Rusman menambahkan, saat ini, pemerintah sedang menjajaki kerja sama dengan beberapa negara seperti Jepang dan Amerika Serikat sebagai implementasi CMP pangan tersebut. "Selain itu, negara-negara lain yang jago-jago soal ketahanan pangan, sedang dikonkritkan. Ini di luar Asean plus 3," tuturnya.

Dalam CMP pangan tersebut, lanjutnya, pemerintah turut melakukan antisipasi untuk masyarakat yang rentan terhadap kenaikan harga pangan, terutama beras. Antisipasi seperti program raskin dan operasi pasar disiagakan untuk melindungi masyarakat tersebut.

Di tempat yang sama, Direktur Utama Perum Bulog, Sutarto Alimoeso mengatakan pihaknya terus menjaga hubungan baik dengan negara-negara pengimpor seperti Vietnam, Thailand, dan India.

Man Utd Incar Penyerang Tua yang Bela Real Madrid

Meski Bulog tidak berkeinginan untuk mengimpor, namun hubungan perlu tetap terjalin jika sewaktu-waktu Indonesia memerlukan beras impor. "Kita itu sebetulnya tidak mengimpor beras, tetapi menyerap produksi dalam negeri sebanyak-banyaknya," ujarnya.

Dalam menyerap produksi dalam negeri, tambahnya, Bulog telah menyiapkan L/C sebesar Rp3 triliun. Pada awal masa panen bulan ini, Bulog telah menyerap sekitar 16 ribu ton beras produksi dalam negeri.

"Itu di Jawa Tengah yang paling banyak. Lalu Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Sulawesi Tenggara," kata dia.

Sutarto menuturkan, untuk harga pembelian beras telah ditetapkan sebesar Rp6.500 untuk Pulau Jawa dan Rp6.600 untuk Aceh. "Di saat HPP Rp5.060, kita berani Rp6.500 di Pulau Jawa dan Rp6.600 untuk Aceh," tuturnya.

PJ Wali Kota Pontianak Ani Sofian (bertopi) saat memantau pelaksanaan Sidak ke sejumlah SPBU di Pontianak, Kamis 28 Maret 2024. Pemkot menemukan masih ada SPBU yang takarannya belum sesuai. (Adpim Pemkot Pontianak)

Pemkot Pontianak Kasih Peringatan ke Seluruh SPBU di Kota Itu, Ada Apa?

Jelang Hari Raya Idul Fitri, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak melalui Tim Pengawas Kemetrologian menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke SPBU.

img_title
VIVA.co.id
28 Maret 2024