Pengacara China Wajib Setia ke Partai Komunis

Polisi China berpatroli di Lapangan Tiananmen, Beijing.
Sumber :
  • REUTERS/David Gray

VIVAnews - Pemerintah China memerintahkan para pengacara di negeri itu mengikuti suatu kewajiban baru. Mereka harus bersedia mengambil sumpah setia kepada Partai Komunis China, kekuatan politik tunggal di negara itu.

Menurut stasiun berita BBC, instruksi tersebut diumumkan Kementerian Kehakiman China pada Rabu waktu setempat. "Semua pengacara yang mengajukan atau memperpanjang izin praktik harus mengikuti pengambilan sumpah setia kepada negara dan kepemimpinan partai," demikian pengumuman pemerintah.

Kementerian Kehakiman sudah menunjuk sejumlah institusi penyelenggara acara pengambilan sumpah. Semua pengacara wajib mengikutinya, paling lambat tiga bulan setelah tanggal yang tertera pada sertifikat izin praktik masing-masing, ungkap kantor berita Xinhua.

"Saya berjanji akan segenap hati memenuhi tugas suci sosialisme yang sesuai dengan karakteristik China...setia kepada tanah air, rakyat, dan menjunjung tinggi kepemimpinan Partai Komunis China," demikian kutipan sumpah yang harus diikuti para pengacara di China. 

Peraturan baru itu muncul saat China mulai bersiap menjalani masa alih kepemimpinan. AKhir tahun ini, China mengalami pergantian kepemimpinan Partai Komunis dan pada awal 2013 akan memiliki presiden, perdana menteri dan kabinet baru.

Setiap jelang transisi kepemimpinan atau pada momen-momen tertentu, China sudah biasa meningkatkan tekanan kepada para pengacara yang menangani kasus-kasus yang sensitif secara politis. Tahun lalu, pemerintah mencabut izin praktik sejumlah pengacara yang membela para aktivis HAM maupun mereka yang menggugat pemerintah.

Kalangan pengacara menilai peraturan itu adalah kebijakan yang tidak perlu dan berlebihan. "Saya tidak melihat adanya dasar hukum untuk mendukung prosedur tambahan itu," kata seorang pengacara di Beijing bernama Pu Zhiqiang, seperti yang dikutip kantor berita Reuters.

"Atas dasar apa Kementerian Kehakiman menerbitkan peraturan itu. Jadi kalau tidak mau ambil sumpah, saya tidak akan dapat izin praktik?" lanjut Pu. Menurut dia, ini menunjukkan bahwa penghancur terbesar aturan hukum di China adalah Partai Komunis. (hp). 

Jalan Salib Kolosal di Ruteng Ikut Dijaga Remaja Muslim, Ribuan Orang Menyaksikan
[dok. KoinWorks]

Gandeng IDH.ID, KoinWorks Sediakan Layanan Pay Later bagi UMKM dan Ritel

KoinWorks, menjalin kemitraan strategis dengan PT Indonesia Distribution Hub alias IDH.ID, guna memberikan kemudahan pembayaran melalui layanan Pay Later

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024