- Reuters/Soe Zeya Tun
VIVAnews - Keanggotaan ASEAN merupakan hal yang sangat penting bagi perubahan di Myanmar, yang kini tengah meniti jalan menjadi negara demokrasi. Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi bila Myanmar ingin berubah menjadi negara demokrasi, salah satunya dalam bidang ekonomi.
"Sejak awal tahun 2000an, Myanmar mulai menunjukkan kemajuan di bidang ekonomi. Banyak perusahaan dinasionalisasi dan banyak institusi pasar bermunculan, semuanya secara bertahap," kata Dekan Rajaratnam School of International Studies Singapura, Dean Barry Desker lewat telewicara di Jakarta, Selasa 15 Mei 2012.
Selain itu, Myanmar sedang berusaha memajukan ekonomi petani karena bidang ini dianggap lebih penting daripada pemerintahan. "Myanmar menyadari bahwa negara demokrasi tidak akan berhasil tanpa ditopang ekonomi yang kuat," ucapnya.
Optimisme berhembus nyata dalam politik Myanmar, ini ditandai dengan pembebasan tahanan politik, pelonggaran kontrol terhadap media, serta menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan kelompok pemberontak.
Meskipun kondisi belum sepenuhnya stabil, masyarakat menolak berdemonstrasi untuk menghindari kerusuhan. Mereka pun lebih terbuka untuk mengetahui permasalahan reformasi demokrasi politik, walau tetap berfokus pada pekerjaan masing-masing.
April silam, partai pimpinan Aung San Suu Kyi dari Liga Nasional untuk Demokrasi memenangkan pemilu dengan merebut 43 dari 45 kursi.
Ini merupakan contoh perjalanan Myanmar menuju demokrasi, sebab selama ini Suu Kyi merupakan tokoh oposisi. Suu Kyi juga bertahun-tahun menjalani tahanan rumah, atas perintah pemerintahan junta militer.
Nasib 2 Debt Collector Ambil Paksa Mobil Polisi, Kemenhub Pangkas Jumlah Bandara Internasional
Berita tentang nasib dua debt collector yang hendak mengambil paksa mobil Aiptu Fandri di parkiran salah satu pusat perbelanjaan di Kota Palembang jadi yang terpopuler.
