- REUTERS/Amit Dave
VIVAnews - Unjuk rasa besar-besaran menolak kenaikan harga bahan bakar hari ini berlangsung di beberapa kota di India. Aksi protes dan mogok kerja ini digalang oleh partai-partai oposisi di India, yang mengecam kebijakan pemerintah soal kenaikan harga itu.
Menurut stasiun berita BBC, para pemrotes menyuarakan kekecewaan mereka dengan memblokir jalan sehingga berpengaruh pada lalu lintas dan kinerja karyawan di berbagai institusi. Rutinitas di sejumlah kota pun terganggu.
Harian Daily Star mengungkapkan, para supir bajaj tidak mau melayani penumpang di Ibukota New Delhi. Di Kolkata, para demonstran memblokir jalan-jalan utama.
Muncul kabar para demonstran merusak sejumlah unit bus di negara bagian Karnataka. Layanan kereta api di negara bagian Uttar Pradesh juga terganggu demonstrasi.
Mereka memprotes kenaikan harga bahan bakar sebesar 7,54 rupee (Rp.1500) per liter, atau lebih dari 11 persen. Itu merupakan keputusan sejumlah perusahaan minyak milik negara pekan lalu.
Para BUMN ini beralasan harga harus naik karena mengalami dampak turunnya nilai tukar rupee, sehingga biaya impor jadi lebih mahal. Namun, para pemrotes menilai, kenaikan harga yang paling tinggi selama satu dekade ini akan memperburuk inflasi yang sedang menghantam India.
"Kenaikan harga minyak merugikan banyak orang dan usaha kami juga. Mengapa pemerintah begitu ingin menyengsarakan kami?" kata para pemrotes.
Mereka ingin harga bahan bakar tidak jadi dinaikkan. Sementara itu, perusahaan minyak mengatakan, mereka tidak punya pilihan lain. Harga bahan bakar harus dinaikkan karena nilai tukar rupee yang terus anjlok membuat biaya impor semakin mahal.
Pada tahun 2010, pemerintah India mengizinkan perusahaan minyak untuk memperbaiki harga bahan bakar, tetapi harus terus mengontrol harga solar, minyak tanah dan elpiji untuk melindungi orang miskin sekaligus mengendalikan inflasi.
Ketua KPU Dilaporkan karena Diduga Lakukan Tindakan Asusila
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy'ari dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena diduga melakukan tindakan asusila.
