- REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
VIVAnews - Para aktivis pro demokrasi di Mesir menyerukan pergolakan baru setelah mantan Presiden Hosni Mubarak divonis penjara seumur hidup. Mereka tidak puas dengan hukuman Mubarak dan para pejabatnya, yang dinilai ringan, untuk kasus pembantaian atas ratusan demonstran dalam revolusi Februari 2011.
Menurut kantor berita Reuters, seruan itu dilontarkan para aktivis Minggu waktu setempat, atau sehari setelah vonis pengadilan di Kairo atas Mubarak, yang berkuasa selama 30 tahun sebelum terguling oleh revolusi rakyat. Para aktivis mengajak rakyat segara turun ke jalan untuk kembali berdemonstrasi.
Sebagian rakyat berpendapat vonis yang tepat untuk Mubarak adalah hukuman mati. Hukuman penjara seumur hidup, menurut mereka, menunjukkan masih kuatnya pengaruh rezim lama dan tidak sepadan dengan yang telah dilakukannya.
"Di Mesir, satu-satunya cara untuk memperoleh keadilan adalah protes karena bahkan pengaruh Mubarak masih kuat di seluruh institusi," kecam seorang pemrotes, Amr Magdy.
Kekhawatiran mereka beralasan, mengingat jaksa telah menyatakan bahwa Mubarak akan mengajukan banding. Ribuan orang di seluruh Mesir turun ke jalan pada hari Sabtu setelah vonis dibacakan, termasuk di Kairo, Alexandria, dan Suez.
Bahkan pada hari Minggu pagi, ratusan masih berdiam di Tahrir Square yang menjadi basis selama revolusi Mesir bergolak tahun lalu. Selain memprotes vonis Mubarak, dalam tuntutannya mereka juga meminta supaya pemilu Mesir ditunda pelaksanaannya. Al Jazeera memberitakan, banyak pemrotes di Kairo dan Alexandria kecewa dengan dua calon ayng akan bertarung di pemilu putaran kedua
Hosni Mubarak dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada Sabtu lalu karena memerintahkan pembunuhan demonstran selama revolusi. Hakim juga menghukum mantan Menteri Dalam Negeri, Habib el-Adli penjara seumur hidup atas tuduhan yang sama.
Moeldoko: Otonomi Daerah Harus Lanjutkan Pembangunan Visi Jokowi
Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menghadiri peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke - 28, di Balai Kota Surabaya pada Kamis, 25 April 2024. Menur
