- REUTERS/Staff
VIVAnews - Presiden Myanmar Thein Sein menerapkan situasi darurat di wilayah Rakhine menyusul konflik etnis yang menewaskan tujuh orang. Jika dibiarkan berlanjut, konflik ini dikhawatirkan mengganggu proses reformasi dan demokratisasi negara tersebut.
Diberitakan Reuters, Minggu 10 Juni 2012, status darurat dan penerapan siaga militer di wilayah barat Myanmar itu dilakukan pasca kekerasan yang telah berlangsung selama tiga hari antara pemeluk Buddha dan etnis Muslim Rohingya. Diberlakukan juga jam malam di beberapa wilayah.
Jumlah tentara keamanan juga ditambah di wilayah konflik, mencegah dua kubu kembali bertikai. Dalam pidatonya, Sein mengatakan kekerasan berpotensi menyebar ke wilayah lain jika tidak segera dihentikan.
"Jika kita meletakkan isu ras dan agama melebihi yang lain, jika kita meneruskan kebencian tak berujung, keinginan untuk balas dendam dan tindakan anarkis, jika kita tetap membalas dan meneror serta membunuh sesama, maka bahaya kekacauan akan menyebar di luar Rakhine," ujarnya.
"Jika ini terjadi, masyarakat harus waspada bahwa stabilitas dan perdamaian negeri, proses demokratisasi dan pembangunan, yang tengah dirintis di masa transisi ini, dapat terganggu dan mungkin hilang," lanjutnya lagi.
Pemicu Konflik
Hari ini ketegangan masih terjadi di Rakhine. Polisi berjaga-jaga dan warga enggan keluar rumah. Konflik Buddha dan Muslim sejak Jumat pekan lalu di Myanmar adalah yang terparah sejak pemerintahan junta lengser tahun lalu.
Kekerasan terjadi setelah kelompok Buddha menuduh Muslim Rohingya memperkosa dan membunuh seorang wanita Rakhine. Tiga orang telah diadili atas pembunuhan ini.
Kedua kelompok kemudian terlibat adu fisik. Beberapa rumah milik Muslim Rohingya dibakar. Aksi ini dibalas dengan serangan yang tidak kalah jumlahnya. Selain tujuh orang tewas, puluhan lainnya mengalami luka-luka. Kedua kubu saling tuduh.
Muslim Rohingya yang jumlahnya sekitar 800.000 orang di Rakhine dianggap pengganggu oleh kelompok mayoritas Buddha di wilayah yang berbatasan dengan Bangladesh tersebut. Rohingya adalah warga tanpa negara, tidak mendapat pengakuan dari Myanmar dan Bangladesh.
Keinginan mereka mendapatkan kewarganegaraan, ditolak Myanmar karena mereka dianggap pendatang gelap. Sejak pemerintahan junta tahun 1942, etnis Rohingya berusaha dimusnahkan dan beberapa kali menjadi sasaran pelanggaran HAM.
Ratusan ribu warga Rohingya dibantai di masa junta di wilayah Rakhine. Inilah yang kemudian menyebabkan konflik berkepanjangan antara dua etnis di wilayah ini. (umi)
Antasari Azhar Ucapin Selamat ke Prabowo-Gibran: Semoga Komitmen Berantas Korupsi
Mantan Ketua KPK, Antasari Azhar mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024 terpilih.
