DUNIA

Militer Kuasai Mesir, AS Ancam Stop Bantuan

Dalam amandemen konstitusi, militer kuasai parlemen dan presiden tidak berkuasa penuh.
Selasa, 19 Juni 2012
Oleh : Denny Armandhanu
Demonstrasi di Mesir

VIVAnews - Pemerintah Amerika Serikat mengancam akan menghentikan seluruh bantuan ekonomi mereka ke Mesir yang jumlahnya miliaran dolar, menyusul pengumuman konstitusi Mesir yang dianggap hanya menguntungkan militer.

"Kami sangat kecewa dengan deklarasi amandeman konstitusi, termasuk pengumuman yang dilakukan mendekati penutupan pemilihan umum presiden," kata juru bicara Pentagon dalam pernyataan bersama dengan Kementerian Luar Negeri AS, dilansir Washington Post, Senin 18 Juni 2012.

"Kami mendukung rakyat Mesir dan keinginan mereka agar Dewan Tinggi Angkatan Bersenjata (SCAF) menyerahkan kekuasaan sepenuhnya pada pemerintahan sipil yang terpilih secara demokratis, seperti yang dijanjikan," lanjut pernyataan itu lagi.

Pernyataan ini dikeluarkan menyusul pengumuman amandemen konstitusi Mesir oleh militer Minggu lalu. Sejak dibubarkannya parlemen oleh pengadilan tinggi Mesir, militer mengambilalih dan merancang sendiri konstitusi baru.

Dalam amandemen konstitusi tersebut, militer Mesir akan memiliki kekuasaan legislatif, termasuk mengatur anggaran negara, sampai parlemen baru terpilih. Dalam konstitusi itu juga, presiden tidak berada di posisi komandan tertinggi angkatan bersenjata. Sehingga perang hanya bisa dilakukan dengan persetujuan militer, bukan terserah presiden.

Keputusan ini juga menimbulkan gejolak baru di Mesir. Kelompok Ikhwanul Muslimin (IM) menyebut konstitusi itu adalah bentuk kudeta militer terhadap pemerintahan. Untuk itu, IM menyerukan rakyat Mesir untuk turun ke jalan memprotes peran militer di pemerintahan.

Militer berulangkali menyatakan akan menyerahkan kepemimpinan pada presiden terpilih Mesir dalam sebuah upacara resmi akhir Juni nanti. Namun, banyak yang meragukannya. AS mengancam akan menghentikan seluruh bantuan ekonomi yang jumlahnya mencapai US$1,3 miliar per tahun jika militer berkuasa di Mesir.

"Kami akan mengawasi masalah ini. Jangan sampai hubungan kedua negara terganggu," kata Pentagon.

Sementara itu, belum dapat dipastikan siapa pemenang pada pemilu presiden pekan lalu. Rencananya, hasil penghitungan resmi baru akan keluar Kamis mendatang. (adi)

TERKAIT
    TERPOPULER
    File Not Found