- REUTERS/Bobby Yip
VIVAnews - Pada 28 tahun yang lalu, Inggris dan China menyepakati perjanjian yang mengakhiri 150 tahun pendudukan Britania Raya di Hong Kong. Dalam perjanjian itu disebutkan bahwa Inggris akan menyerahkan Hong Kong kepada China pada 1997.
Perjanjian tersebut ditandatangani Duta Besar Inggris untuk China, Sir Richard Evans dan kepala tim negosiasi China Zhou Nan di Balai Agung Rakyat, Beijing. "Perjanjian ini merupakan penerapan konsep sistem ganda dalam satu negara," kata Evans seperti dikutip laman stasiun televisi BBC.
Berdasarkan kesepakatan, pemerintah China akan tetap mempertahankan otonomi Hong Kong dan tidak akan mencampuri sistem hukum, ekonomi, dan sosialnya. Inggris juga meminta China membiarkan koloni Hong Kong selama 50 tahun sambil menyusun rencana pembangunan pulau tersebut.
Sementara itu, pemerintah China akan mengatur masalah pertahanan dan hubungan luar negeri Hong Kong.
Setelah penandatanganan perjanjian, Gubernur Hong Kong, Sir Edward Youde, langsung kembali ke Hong Kong untuk menemui Dewan Legislatif Hong Kong. Kepada Dewan, Youde menjelaskan inti kesepakatan tersebut.
"Perjanjian itu memberikan cetak biru bagi babak baru pembangunan Hong Kong," kata dia.
Pemerintah Inggris yang telah menduduki Hong Kong sejak 1842 juga telah mendirikan badan khusus untuk menerima tanggapan masyarakat berkaitan dengan perjanjian itu. Warga Hong Kong diberi hak untuk menolak isi kesepakatan tersebut.
Tiga belas tahun kemudian, penyerahan Hong Kong oleh Inggris kepada China berlangsung lancar. Meski berada di bawah kendali pemerintah komunis China, Hong Kong berstatus wilayah otonomi khusus dan diperkenankan mengatur perekonomiannya secara mandiri.
Kemenkominfo Menggelar Talkshow dengan Tema Jarimu Harimaumu
Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemenkominfo RI) mengadakan kegiatan talkshow chip in “Jarimu Harimaumu” pada tanggal 26 April 2024 di Jakarta Barat.
