"Palestina Harus Dapat Keanggotaan Penuh di PBB"

Rakyat Palestina merayakan peningkatan status di PBB
Sumber :
  • REUTERS/Marko Djurica

VIVAnews - Hasil pemungutan suara Majelis Umum PBB menghasilkan peningkatan status Palestina sebagai "negara pengamat non-anggota" di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Artinya, Palestina diakui sebagai sebuah negara yang berdaulat.

Bagi anggota kaukus Parlemen Indonesia untuk Palestina, Eva Kusuma Sundari, status ini masih belum cukup untuk Palestina. Eva mengusulkan agar Palestina mendapat keanggotaan penuh di PBB.

Untuk itu, menurut Eva, perlu adanya advokasi agar Palestina menjadi anggota secara utuh di PBB. Jalur eksekutif yang harus dijadikan fokus advokasi.

Sisterhood Modest Bazaar, Berburu Baju Lebaran Hingga Menu Berbuka

Parlemen dunia harus menekan pemerintah masing-masing anggota parlemen, untuk bersama-sama Indonesia mendukung perjuangan Palestina menjadi anggota penuh di PBB.

"Inter-Parliamentary Union harus menggenapi dengan resolusi-resolusi agar anggota parlemen menekan pemerintah masing-masing berjuang bersama RI mendukung perjuangan Palestina di PBB," kata Eva kepada VIVAnews.

Indonesia harus menjadi pemimpin upaya lobi dan advokasi di PBB. Hal ini berdasarkan perintah Undang-Undang Dasar dan sebagai negara muslim terbesar patut memainkan peran itu. "RI mempunyai semua syarat untuk memimpin upaya tersebut," kata politisi PDI Perjuangan ini.

Hasil pemungutan suara Majelis Umum PBB, Kamis 29 November 2012, menggembirakan masyarakat Palestina dan warga dunia yang bersimpati pada Palestina. Mayoritas negara anggota Majelis Umum PBB menyetujui Palestina tidak lagi hanya berstatus sebagai "pengamat" melainkan sudah menjadi "negara pengamat non-anggota."

Dengan demikian, Palestina sekaligus diakui sebagai sebuah negara berdaulat. Namun, pengakuan Palestina ini tidak disetujui semua negara anggota Majelis Umum PBB, terutama Amerika Serikat dan Israel.

Setidaknya, 17 negara di Eropa mendukung lahirnya Palestina. Negara-negara itu antara lain Austria, Prancis, Italia, Norwegia, dan Spanyol. Ini merupakan hasil upaya Presiden Palestina Mahmoud Abbas yang fokus melobi Eropa. Sementara itu, Inggris, Jerman, dan lainnya memilih untuk abstain. (art)

Kepala BNPT Komjen Pol. Rycko Amelza Dahniel

Senada dengan BNPT, Guru Besar UI Sebut Perempuan, Anak dan Remaja Rentan Terpapar Radikalisme

Guru Besar Fakultas Psikologi UI Prof. Dr. Mirra Noor Milla, sepakat bahwa perempuan, anak-anak, dan remaja rentan terpapar radikalisme, seperti paparan BNPT

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024