DUNIA

PBB Sahkan Perjanjian Global Perdagangan Senjata

Tiga negara menentang, yaitu Iran, Suriah dan Korea Utara

ddd
Rabu, 3 April 2013, 07:45
Bisnis penjualan senjata sudah mencapai US$70 miliar
Bisnis penjualan senjata sudah mencapai US$70 miliar (Tudji Martudji/VIVAnews)
VIVAnews - Perserikatan Bangsa Bangsa untuk kali pertama berhasil menyetujui perjanjian global tentang perdagangan senjata. Perjanjian ini mengatur bisnis penjualan senjata konvensional, yang ditaksir sudah senilai US$70 miliar, sekaligus berupaya mencegah senjata-senjata baru jatuh ke tangan para pelanggar hak asasi manusia (HAM).

Menurut kantor berita Reuters, pengesahan perjanjian bersejarah itu berlangsung melalui pemungutan suara dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York, Selasa malam waktu setempat atau Rabu pagi WIB. Penghitungan suara resmi mencatat bahwa 154 negara anggota mendukung, tiga menentang dan 23 abstain.

Tiga negara yang menentang adalah Iran, Suriah, dan Korea Utara. Beberapa produsen senjata seperti China, Rusia, Bolivia, dan Nikaragua memilih abstain. Namun, ada beberapa negara anggota yang tidak bisa ikut pemungutan suara, seperti Venezuela dan Zimbabwe beserta tiga negara lain karena masih menunggak pembayaran iuran kepada PBB.

Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon, menyambut baik perjanjian baru ini. "Traktat itu akan mempersulit masuknya senjata-senjata mematikan ke pasar gelap dan mencegah para milisi perang, teroris, kriminal, dan sejenisnya untuk mendapatkan senjata mematikan," kata Ban.

Setelah disetujui Majelis Umum PBB, perjanjian ini akan resmi ditandatangani para negara anggota pendukung pada 3 Juni mendatang, namun baru bisa berlaku 90 hari setelah diratifikasi oleh negara penandatangan ke-50.

Duta Besar Meksiko untuk PBB, Luis Alfonso de Alba, kepada para jurnalis mengungkapkan bahwa suatu perjanjian global biasanya perlu waktu dua hingga tiga tahun untuk diberlakukan secara global. Namun, dia berharap perjanjian tentang perdagangan senjata ini bisa diberlakukan lebih cepat. 

Kalangan aktivis pengendalian senjata dan pegiat HAM menilai perjanjian itu perlu diberlakukan secara global demi menghentikan derasnya pasokan senjata dan amunisi yang bisa memicu peperangan, kekejaman, dan pelanggaran HAM. 



© VIVA.co.id
Share :  
Rating
KOMENTAR
blondot2012
03/04/2013
Good achievement
Balas   • Laporkan


KIRIM KOMENTAR

Anda harus login untuk mengirimkan komentar

 atau 
  
MOMENTUM
  • Info Momentum
Info Pemasangan Momentum:
Telepon: 021-5610-1555 / Sales
Email: salesteam@vivanews.com
Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Kode Etik | Lowongan
Copyright © 2014 PT. VIVA Media Baru