- REUTERS/Yuya Shino
VIVAnews - Pemerintah Jepang prihatin pada tingkat kelahiran yang rendah di negara tersebut. Mengatasi hal ini, Jepang mendorong wanita untuk hamil muda, lebih cepat lebih baik.
Diberitakan Asia One, Senin 20 Mei 2013, tingkat kelahiran yang rendah diduga akibat banyak wanita Jepang telat menikah dan menunda kehamilan hingga beberapa tahun. Pada 2011, tingkat kelahiran Jepang hanya 1,39, jauh dari ambang batas aman dari penciutan populasi, yaitu 2,07.
Pemerintah Perdana Menteri Shinzo Abe rencananya akan mengeluarkan "buku catatan untuk wanita" berisikan himbauan untuk menikah dan hamil muda. Dalam buku itu akan diketengahkan rentang waktu yang tepat untuk kehamilan dan kelahiran.
"Ketika wanita semakin tua, maka akan semakin sulit hamil. Resiko bagi ibu dan janin juga meningkat. Kita harus menyebarkan pengetahuan ini di kalangan remaja wanita agar mereka bisa menjatuhkan pilihan dan merencanakan kehidupan," kata Masako Mori, Menteri Pencegahan Penurunan Populasi dan Perlindungan Konsumen Jepang.
Namun rencana ini dikecam kaum Hawa di Negeri Sakura. Mereka merasa pemerintah telah mengkambinghitamkan perempuan dalam penurunan populasi. Padahal, untuk kelahiran anak perlu juga peran pria.
"Mereka seakan menyimpulkan bahwa perempuan tidak punya pengetahuan soal hal itu. Ini bukan urusan pemerintah," kata warga Natsuki Sasaya, 31.
Protes juga datang dari kubu oposisi di parlemen. "Terserah warga jika mereka mau menikah atau memiliki anak," kata anggota dewan, Renho.
Peningkatan populasi menjadi salah satu bagian dari upaya peningkatan ekonomi yang akan diumumkan Abe bulan depan.
Untuk mendukung hal ini, pemerintah Jepang akan mensubsidi berbagai kegiataan percintaan. Di antaranya adalah acara mencari jodoh, menyediakan rumah murah bagi pasangan muda, dan memberikan kemudahan bagi pasangan yang ingin segera memiliki momongan. (sj)
Stabilitas Sektor Jasa Keuangan RI Masih Terjaga, OJK Tetap Waspadai Konflik Iran-Israel
Rapat Dewan Komisioner Mingguan OJK pada 17 April 2024 menilai, stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga, di tengah memanasnya konflik di antara Iran dan Israel.
