Sumber :
- REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
VIVAnews
- Pemerintahan baru Mesir memperketat upaya warga Suriah yang ingin berkunjung ke Negeri Piramid itu. Mulai pekan ini warga Suriah harus mengajukan permohonan mendapatkan izin tinggal atau visa untuk dapat masuk Mesir.
Menurut stasiun berita
Press TV , Selasa 9 Juli 2013, kebijakan itu sudah diberlakukan di bandara internasional di Mesir. Alasan pihak berwenang Mesir perketat akses masuk bagi warga Suriah dengan pemberlakuan visa adalah karena banyak dari mereka merupakan pendukung kelompok Ikhwanul Muslimin. Tidak sedikit pula dari warga Suriah itu yang berdomisili di Mesir.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Menurut stasiun berita
Baca Juga :
Mengenali Tanda-Tanda Tantrum Tidak Normal pada Anak, Orang Tua Harus Merespons dengan Cermat
Selain itu sebagian dari warga Suriah juga menentang penggulingan Presiden Mesir dukungan Ikhwanul, Mohammed Mursi, dan ikut terlibat dalam gelombang unjuk rasa dalam beberapa hari terakhir. Oleh para warga Suriah, Mesir selama ini juga dijadikan basis bagi Koalisi Nasional Suriah (SNC), yang didukung oleh pihak asing.
Sama seperti pihak barat, mereka menolak keberadaan Presiden Suriah terpilih, Bashar al-Assad. Akibatnya banyak pihak khawatir gerakan yang dilakukan oleh SNC akan mengakibatkan korban jatuh dari kedua kelompok.
Sebagai bukti dari pemberlakuan aturan itu, pemimpin kelompok oposisi kunci di Suriah, Haitham al-Maleh, mengaku dia ditolak masuk ke Mesir. Sementara jumlah korban tewas akibat kerusuhan antara kelompok pendukung Mursi dengan pihak keamanan pada hari ini mencapai 51 orang.
Kerusuhan bermula pada tanggal 5 Juli kemarin, puluhan ribu warga pendukung kelompok Ikhwanul Muslimin turun ke jalan untuk berunjuk rasa menolak penggulingan Presiden Muhammed Mursi. Unjuk rasa berakhir dengan kekerasan antara massa pendukung Mursi dan kelompok anti-Mursi.
Korban tewas akibat peristiwa itu menyentuh angka 36 orang, sementara korban luka mencapai jumlah lebih dari seribu orang. Sebelumnya, pemimpin tertinggi kelompok Ikhwanul Muslimin, Mohammed Badie, mengatakan kudeta militer terhadap Presiden pertama terpilih Mesir merupakan tindakan ilegal.
Dia memperingatkan jutaan orang masih akan tetap berada di jalan-jalan hingga Mursi ditetapkan kembali menjadi Presiden. Kudeta militer terjadi pada tanggal 3 Juli kemarin saat kepala militer Mesir, Jenderal Abdel Fattah al-Sisi, mengumumkan melalui stasiun televisi bahwa Mursi tidak lagi menjabat sebagai Presiden.
Kemudian dia juga menunjuk Hakim Mahkamah Konstitusi, Adly Mansour, sebagai Presiden sementara hingga proses pemilu digelar. Sementara nasib Mursi kini sedang ditahan oleh pihak militer dan kemungkinan akan menghadapi tuntutan hukum yang diajukan oleh kelompok oposisi.
Mansour kemudian dilantik pada tanggal 4 Juli kemarin dan berjanji akan mempertahankan sistem Republik dan menghormati konstitusi serta hukum yang berlaku di sana. Dia juga berjanji akan mengawal dan mengakomodir semua keinginan rakyat Mesir. (eh)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Selain itu sebagian dari warga Suriah juga menentang penggulingan Presiden Mesir dukungan Ikhwanul, Mohammed Mursi, dan ikut terlibat dalam gelombang unjuk rasa dalam beberapa hari terakhir. Oleh para warga Suriah, Mesir selama ini juga dijadikan basis bagi Koalisi Nasional Suriah (SNC), yang didukung oleh pihak asing.
