- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - Direktur Pelaksana Bank Dunia, Sri Mulyani, memaparkan beberapa masalah yang kini tengah dihadapi oleh diaspora Indonesia. Permasalahan ini menurut Sri perlu mendapat perhatian pemerintah dan segera dituntaskan.
Bertindak sebagai salah satu pembicara dalam Kongres II Diaspora Indonesia bertajuk: "Diaspora Indonesia: it's relevance for Indonesia", Sri mengatakan ada tiga masalah signifikan yang dihadapi diaspora Indonesia dan harus dicari solusinya.
"Pertama, menyangkut kebijakan bagi para diaspora Indonesia. Masih banyak diaspora Indonesia yang membutuhkan visa apabila sudah tak lagi memegang paspor hijau. Kedua, dari segi sumbangan dana masuk ke Indonesia, saat ini jumlah remittance yang diberikan kepada pemerintah berjumlah US$7,6 miliar atau Rp7,9 triliun di tahun 2012. Tiga, perlindungan untuk TKI harus ditingkatkan," ujar Sri, Senin, 19 Agustus 2013 di Plenary Hall Jakarta Convention Center (JCC).
Terkait soal diaspora Indonesia yang masih membutuhkan visa, Sri mengatakan pemerintah bisa mencontoh India. Para diaspora India memiliki kartu identitas bernama Person of India Identity.
Menurut Sri, dengan cara ini diaspora bisa memaksimalkan obligasi yang mereka miliki. "Kalau India dan Israel saja dapat memanfaatkan para diasporanya, maka seharusnya Indonesia juga bisa karena jumlahnya yang banyak," kata Sri.
Soal remitansi, Sri mengeluhkan jumlah potongan yang terlalu besar, yaitu 15 persen. Jumlah tersebut menurut Sri harus diturunkan. "Dalam konferensi G20, jumlahnya telah disepakati akan diturunkan hingga lima persen," ujar Sri.
Sementara soal perlindungan TKI, Sri mengatakan semua prosesnya harus diperbaiki mulai dari pengiriman hingga kredibilitas jasa TKI yang akan dikirimkan. Di menyadari, semua rekomendasi yang dia katakan memang bukan sesuatu yang mudah untuk diwujudkan tetapi bukan tidak mungkin.
"Itu semua dapat direalisasikan asal upayanya terus dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten," kata Sri. (sj)