Shutdown di AS Belum Ada Tanda Berakhir

Gedung Capitol Hill di Washington, Amerika Serikat
Sumber :
  • REUTERS/Jim Bourg
VIVAnews -
Krisis Populasi Jepang: Setengah Perempuan Muda Hilang di 40 persen Wilayah pada 2050
Sudah hari ke lima sejak shutdown atau matinya layanan pemerintah Amerika Serikat berlangsung, belum ada tanda-tanda akan berakhir. Para Republikan masih ngotot mempertahankan rencana pemotongan anggaran mereka, sementara para Demokrat sibuk menyiapkan taktik baru.

Pesan Mengharukan Shin Tae-yong untuk Korea Selatan

Diberitakan
Tanpa Dialog, Film Thriller 'Monster' Tayang di Netflix Mulai 16 Mei 2024
Reuters , Jumat 4 Oktober 2013, sesi perdebatan Kongres selanjutnya akan dilakukan pada Sabtu waktu setempat. Namun, diperkirakan pertemuan nanti tidak akan menghasilkan apapun.


Selain isu shutdown yang mandek, rencana menaikkan plafon utang AS menjadi US$16,7 triliun juga belum menemui titik terang. Jika sampai 17 Oktober masalah ini tidak diselesaikan, maka pemerintah AS terancam gagal bayar (default).


Ketua DPR dari Partai Republik John Boehner menegaskan, mereka tetap akan mendesak pemotongan anggaran, yaitu dengan menghentikan program skema kesehatan Obama atau Obamacare. Ini, ujarnya, adalah salah satu syarat ditingkatkannya plafon utang AS.


Dalam hal ini, posisi Republik semakin sulit. Pasalnya, program Obamacare telah kembali berjalan pada 1 Oktober lalu. Berarti, Republikan butuh upaya ekstra untuk menghentikan program yang telah berjalan.


Sementara itu, para pemimpin Partai Demokrat tengah merancang manuver yang jika berhasil akan memaksa voting untuk peraturan pembukaan kembali pemerintah federal. Taktik baru ini memerlukan langkah yang jarang sekali dilakukan, yaitu "petisi pembubaran".


Petisi ini akan menyingkirkan undang-undang yang telah ada dari komite dan dikirimkan ke DPR. Syaratnya, mayoritas anggota dewan harus menandatangani petisi ini. Namun, langkah ini perlu waktu hingga seminggu untuk memenuhi prosedur dari Gedung Putih.


Sementara itu, ratusan ribu PNS masih terus menganggur akibat ketiadaan anggaran untuk mengupah mereka. Berbagai rencana kerja sama pemerintah terbengkalai. Di antaranya adalah traktat pajak dan perdagangan bebas yang tertunda, penerapan sanksi untuk Iran dan Suriah juga tertahan. (umi)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya