- Migrant Care
VIVAnews - Pemerintah Indonesia mengharapkan pelayanan imigrasi yang diberikan Pemerintah Arab Saudi dapat dipercepat, mengingat tenggat waktu berakhirnya masa amnesti semakin dekat. Hingga saat ini sudah terdapat sekitar 91 ribu Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang memperoleh Surat Perjalanan Laksana Paspor, sementara baru 20 persen atau 18.200 orang yang mendapatkan izin kerja.
Demikian ungkap Direktur Perlindungan WNI dan BHI di Kementerian Luar Negeri RI, Tatang Budi Utama Razak, yang dihubungi VIVAnews melalui sambungan telepon pada Rabu, 23 Oktober 2013. Tatang mengaku sadar betul tenggat waktu berakhirnya masa amnesti kian dekat, yakni 3 November mendatang.
Karena itu, pihak Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah, masih terus memfasilitasi pengurusan dokumen bagi para TKI ilegal di Arab Saudi. Bahkan, demi memaksimalkan pelayanan yang diberikan, pihak KJRI tetap buka pada hari libur dan tutup operasi hingga dini hari.
"Sejak awal kebijakan amnesti ini diberlakukan di Arab Saudi, Pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai cara untuk membantu WNI. Hal itu termasuk melakukan perundingan dengan Arab Saudi agar mempercepat proses layanan imigrasi mereka," ungkap Tatang.
Percepatan layanan, imbuh Tatang, perlu dilakukan, karena pihak Arab Saudi hanya memberikan kesempatan sekali dalam seminggu kepada Indonesia untuk mengurus 200 dokumen yang masuk. Apabila dihitung dengan logika dengan jumlah dokumen yang diurus hanya mencapai 200 buah per minggu, sementra jumlah dokumen TKI yang belum diproses mencapai 72.800. Karena itu mustahil target itu akan dikejar pada 3 November mendatang.
"Tapi kan kantor imigrasi ada di beberapa tempat, seperti Jeddah, Medinah dan Mekkah, sehingga kami harapkan hal itu dapat mempercepat proses pengurusan dokumen," kata dia.
Tatang menambahkan kekhawatiran, tidak hanya dirasakan oleh Pemerintah Indonesia saja, karena masalah serupa turut merundung pemerintah dari negara lain seperti Filipina dan Bangladesh. Pasalnya mereka juga memiliki tenaga kerja ilegal dalam jumlah besar.
Jatah waktu pengurusan dokumen di kantor imigrasi di Arab Saudi pun, kata Tatang, sama untuk tiap negara yakni hanya seminggu sekali dan 200 dokumen saja.
Ditanya soal kemungkinan Pemerintah Indonesia kembali meminta perpanjangan waktu kepada Pemerintah Arab Saudi, Tatang mengaku belum ada niatan seperti itu. Namun dia berharap Pemerintah Saudi tidak akan mengeluarkan kebijakan yang dapat menimbulkan kekisruhan.
"Saya kira Pemerintah Saudi bisa menilai secara objektif kondisi di lapangan saat ini seperti apa. Permasalahan ini kan juga dialami oleh negara lain, tidak hanya TKI saja," kata Tatang.
Dalam kesempatan itu, dia menghimbau kepada para TKI di Saudi untuk memanfaatkan 11 hari waktu yang tersisa agar secepatnya mengurus dokumen. Tatang meminta jangan tiba-tiba menjelang hari terakhir pengurusan, mereka baru muncul dalam jumlah besar.
"Kapasitas personil kami tidak bisa membantu mereka secara optimal apabila para TKI muncul dalam jumlah rombongan," tuturnya.
Jangan Percaya Isu
Dia pun meminta kepada para TKI di Arab Saudi agar tidak mudah percaya kepada berita yang isinya simpang siur. Hal ini demi mencegah terjadinya tragedi di depan KJRI Jeddah pada 9 Juni lalu terulang kembali.
Menurut Tatang, jumlah TKI yang datang pada tanggal 8 Juni tiba-tiba membludak menjadi 12 ribu orang. Sementara jumlah tim di KJRI hanya mampu menangani sekitar enam ribu orang saja.
"Saya menggarisbawahi, tolong yang dipercayai hanya berita-berita yang dirilis oleh pihak KBRI atau KJRI. Hal ini untuk mencegah peristiwa yang lalu terulang kembali," ujar Tatang.
Pihaknya pun mengaku telah mengantisipasi menghadapi hari terakhir masa amnesti pada 3 November mendatang. "Kemlu akan mengerahkan dan bekerja sama dengan beberap pihak seperti imigrasi dan kepolisian dalam membantu mengatasi kondisi di lapangan," kata dia. (ren)
Akibat Banjir, Penerbangan Perdana Maskapai Emirates Airbus 380 dengan 592 Penumpang dari Dubai ke Bali Dibatalkan
Banjir bandang yang merendam Dubai, Uni Emirat Arab pada 16 April 2024, berdampak pada penerbangan beberapa maskapai menuju Bali.
