Sumber :
- REUTERS
VIVAnews - Pengamat Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, Rabu 20 November 2013, menilai Pemerintah Australia tidak akan meminta maaf untuk menjawab salah satu tuntutan dari Indonesia. Sebab, jika Australia meminta maaf, maka sama artinya dengan langkah bunuh diri.
Menurut pria yang menyandang Guru Besar Hukum Internasional ini, mengharapkan permintaan maaf dari Pemerintah Australia adalah sesuatu yang sia-sia.
"Kalau Pemerintah Australia sampai meminta maaf, artinya mereka mengakui telah menyadap komunikasi Presiden SBY dan apabila itu terjadi, maka mereka sama saja bunuh diri," ujar Hikmahanto saat dihubungi VIVAnews.
Apabila Australia berani meminta maaf, lanjut Hikmahanto, maka mereka harus siap dengan konsekuensi memberikan klarifikasi serupa terhadap negara lain yang juga mereka sadap.
"Seandainya, Pemerintah Australia akhirnya meminta maaf dan hal ini tersebar, memang Pemerintah China dan Malaysia yang juga disebut menjadi korban aksi spionase mereka tidak ikut menuntut hal serupa?," tanya Hikmahanto.
Ditanya VIVAnews soal adanya perubahan sikap Perdana Menteri Tony Abbott yang mulai melunak, Hikmahanto mengatakan apa yang dilakukan Pemimpin Partai Liberal tersebut hanya sekedar ingin menenangkan Presiden SBY dan publik Indonesia saja.
"Abbott hanya memberikan istilah-istilah saja yang dapat diterima oleh Indonesia. Saya berani jamin, mereka tidak akan pernah meminta maaf," imbuh Hikmahanto.
Menurut dia, ketimbang menanti permintaan maaf dari rezim Pemerintahan Abbott yang tak kunjung datang, Indonesia perlu bersikap lebih tegas lagi dengan mengusir sejumlah diplomat Australia dan Amerika Serikat (AS). Pengusiran terhadap diplomat AS, menurut Hikmahanto, juga perlu dilakukan, karena dia otak utama di balik aksi spionase itu.
"Lebih baik melakukan hal yang paling keras yang dapat dilakukan. Setelah itu mulai lembaran baru dalam hubungan di antara kedua negara," kata dia.
Hikmahanto yakin jika Pemerintah Indonesia mengusir diplomat dari kedua negara itu, baik AS dan Negeri Kanguru tidak akan marah.
"Mereka malah berterima kasih terhadap langkah Indonesia itu. Tandanya Pemerintah telah menunjukkan tindakan yang paling tegas," tuturnya.
Dia kembali mengambil contoh sikap yang dilakukan Pemerintah AS dengan Rusia ketika era perang dingin masih berlangsung. Saat itu, ujar Hikmahanto, ketika agen mata-mata AS sampai tertangkap tangan menyadap di Rusia, Pemerintah Negeri Beruang Merah tegas mengusir diplomat AS.
"Namun, jika Pemerintah AS tidak terima dan tak merasa menyadap, mereka juga bisa melakukan hal serupa yaitu mengusir diplomat Rusia," papar dia.
Hikmahanto pun mengingatkan, apabila Pemerintah Indonesia akhirnya menempuh langkah itu, sangat tidak realistis jika ikut menuntut penjelasan dan pengakuan akan aksi penyadapan itu. Sampai kapan pun, ujar Hikmahanto, tidak akan ada Pemerintah yang mengaku telah menyadap negara lainnya.
Pemerintah Indonesia, juga dinilai Hikmahanto, salah mengidentifikasi akar permasalahan, karena seolah-olah aksi spionase ini hanya terjadi antara Australia dengan Indonesia. Padahal, kata Hikmahanto, ini merupakan aksi penyadapan yang dilakukan AS dengan negara sekutunya.
"Sehingga kalau mau marah, Pemerintah juga perlu bertindak tegas terhadap AS dan jangan hanya ke Australia saja," kata dia.
Kini, Pemerintah akan dihadapkan pada masalah baru, karena salah satu penasihat senior Partai Liberal sudah berani menghina Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa. Ke depannya, masalah ini bisa bertambah runyam, karena dapat melibatkan publik yang berang dengan isu ini.
Salah satunya, kata Hikmahanto, bisa dilakukan dengan aksi hacking massal.
"Kalau sudah sampai itu terjadi, bagaimana Pemerintah akan mengatasinya? Pemerintah perlu bertindak cepat dan tegas agar masalah ini tak lagi melebar," ujarnya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Seandainya, Pemerintah Australia akhirnya meminta maaf dan hal ini tersebar, memang Pemerintah China dan Malaysia yang juga disebut menjadi korban aksi spionase mereka tidak ikut menuntut hal serupa?," tanya Hikmahanto.
