Australia Akui Kerjasama dengan Indonesia Bisa Tekan Imigran Gelap
- REUTERS/Pichi Chuang
VIVAnews - Menteri Imigrasi Australia, Scott Morrison, mengatakan operasi perbatasan wilayah untuk mencegat masuknya imigran ilegal tetap berjalan, walau Indonesia membekukan sementara kerjasama di bidang itu. Menurut Morrison, militer Australia sanggup beradaptasi dalam menghadapi situasi apa pun.
Stasiun berita Sky News, Jumat 22 November 2013, melansir penyelundupan manusia merupakan bisnis kotor yang harus terus dihentikan. Setiap tahunnya, ujar Morrison, banyak korban jiwa yang berjatuhan karena tergiur janji manis untuk diberangkatkan ke Negeri Kanguru demi mencari kehidupan ekonomi yang lebih baik.
"Operasi perbatasan wilayah dibentuk untuk memastikan aktivitas itu tetap berlangsung tanpa adanya perubahan. Kami memiliki kemampuan untuk bekerja melalui jejaring kami, apa pun situasi yang dihadapi, maka kami akan tetap dapat memastikan para pencari suaka tetap akan gigit jari," ungkap Morrison.
Contoh kasus bisnis penyelundupan manusia diungkap ABC saat bertemu seorang pria yang dijanjikan akan diberangkatkan ke Negeri Kanguru dengan membayar senilai A$65.292 atau Rp699 juta. Dia seharusnya terbang menggunakan pesawat, namun kenyataannya pria tersebut dan keluarga malah menempati sebuah perahu reyot.
Alhasil, perahu tersebut hanyut terkena gulungan ombak sehingga menewaskan istri dan delapan anaknya.
Namun, Morrison mengakui sejak ketegangan di antara kedua negara dimulai, komunikasi dirinya dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Amir Syamsuddin, praktis terhenti. Morrison berdalih, absennya komunikasi di antara kedua pihak, lantaran memang belum dijadwalkan untuk berdialog pekan ini.
Sementara saat ditanya mengenai kekisruhan hubungan diplomatik di antara Presiden SBY dengan Perdana Menteri Tony Abbott, Morrison mengatakan enggan berkomentar lebih jauh. Menurutnya permasalahan diplomatik kedua negara, sedang diatasi di antara kedua pemimpin negara.
"Saya tidak ingin menambah komentar apa pun terkait permasalahan hubungan bilateral kedua negara. Ada beberapa isu serius lainnya yang perlu ditangani di bidang penyelundupan manusia. Sementara dengan berkomentar lebih lanjut, tidak akan membantu kepentingan nasional kami," ujar Morrison.
Dalam kesempatan itu, Morrison mengatakan upaya Negeri Kanguru untuk memutus lingkaran penyelundupan manusia merupakan sebuah proses yang tak ada akhir. Hal itu terjadi juga dari negara sumber negara asal seperti Pakistan dan Iran. Tetapi itu juga menjadi tanggung jawab negara transit, yaitu Indonesia.
"Saya dapat pastikan kepada warga Australia, upaya Pemerintah Abbott menghentikan perahu imigran ilegal tidak akan terpengaruh."
Imigran Gelap Bisa Banyak Lagi
Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Komandan Operasi Perbatasan Wilayah, Letnan Jenderal Agus Campbell. Dia juga menolak berkomentar lebih jauh soal penghentian kerjasama di antara kedua negara.
Baginya, isu itu merupakan permasalahan di antara kedua pemerintahan.
"Saya tidak berniat untuk menambah kisruh permasalahan. Saya rasa lebih baik bagi kepentingan nasional kami, jika isu yang menyeruak saat ini untuk ditangani kesepakatan antar pemerintah dan antar pemimpin pemerintahan," imbuh dia.
Jalinan kerjasama militer kedua negara khususnya dalam perlindungan perbatasan membawa pengaruh besar dalam mencegah terjadinya imigran legal masuk ke Australia. Morrison memiliki data, sejak menjalin kerjasama dengan Indonesia, baru empat perahu di bulan November yang berangkat ke Australia dicegat kapal patroli Negeri Kanguru dengan imigran ilegal berjumlah 198 orang.
Bandingkan dengan tahun sebelumnya, para pencari suaka di musim gugur November tahun 2012 terdapat 43 perahu yang mencoba masuk ke Negeri Kanguru dengan 2.630 kedatangan.
Namun, kini setelah kerjasama militer dibekukan pada Rabu lalu, jumlah imigran ilegal yang mencoba masuk ke Australia diprediksi akan kembali tinggi.
Pernyataan Kapolri, Jenderal Polisi Sutarman hari ini di Markas Polda Bali, Denpasar membuat prediksi itu kian nyata. Sutarman mengatakan pelanggaran di luar wilayah Indonesia bukan lagi menjadi urusan Pemerintah.
"Kalau dulu masih ada kerjasamanya kan?" kata Sutarman.
Namun, lanjut Sutarman, apabila terjadi pelanggaran di wilayah Indonesia, maka hal itu akan menjadi tanggung jawab Polri.
Pernyataan Sutarman itu sesuai dengan instruksi yang diberikan Presiden SBY pada Rabu kemarin. Dia meminta agar semua kerjasama militer dihentikan untuk sementara waktu, hingga isu spionase menemukan solusi.
Ditanya Kontrak STY, Erick Thohir Sebut Sepakbola Indonesia di Jalur yang Tepat
Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI kembali mendapat pertanyaan mengenai masa depan pelatih Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Sampai sekarang belum ada kejelasan.
