- REUTERS/Reuters TV/Pool
VIVAnews - Beberapa pejabat di Badan Intelijen Amerika Serikat (NSA), tengah mempertimbangkan sebuah keputusan kontroversial, yakni memberi sang whistleblower, Edward J. Snowden, amnesti.
Amnesti atau pengampunan itu nantinya akan ditukar dengan dokumen yang masih dipegang Snowden dari NSA untuk dikembalikan.
Harian Inggris, The Guardian, Minggu 15 Desember 2013 menyebutkan, keputusan itu hingga kini masih diperdebatkan. Wacana itu disampaikan pejabat NSA, Richard Ledgett. Dia menilai NSA rugi besar pasca dibocorkannya dokumen-dokumen itu ke sejumlah media oleh Snowden.
"Dalam pandangan pribadi saya, cukup layak diskusi semacam itu dibahas," ujar Ledgett kepada stasiun berita CBS News.
Namun Ledgett membutuhkan kepastian, bahwa data yang masih dipegang Snowden dalam keadaan aman.
"Harapan saya untuk jaminan itu sangat tinggi, melebihi pernyataan dari pihak Snowden," kata dia.
Kepada Reuters, Ledgett menyebut NSA khawatir soal dokumen dalam jumlah besar yang dibawa kabur Snowden, khususnya data yang belum dipublikasikan ke media.
Oleh sebab itu, Ledgett dan pejabat tinggi NSA lainnya mengaku tengah menyiapkan sebuah teknik baru untuk mencegah 'Snowden' lainnya mencuri data NSA. Caranya, dengan meningkatkan keamanan data internal mereka.
Namun pernyataan tersebut dibantah mentah-mentah oleh pejabat NSA lainnya. Dalam sebuah wawancara, pejabat itu menyebut, ketika Snowden berhasil mencuri dokumen NSA, badan intelijen belum berhasil menerapkan sistem keamanan data seperti yang mereka janjikan kepada Pemerintah sejak tahun 2010 silam.
Saat itu, aksi pembocoran dokumen telah dilakukan oleh prajurit kelas rendah, Chelsea Manning.
Sementara, wacana soal pemberian amnesti untuk Snowden ditentang banyak pihak, termasuk Direktur NSA, Jenderal Keith Alexander. Menurutnya, dengan memberikan pria berusia 31 tahun itu amnesti, malah akan memunculkan 'Snowden' baru di masa mendatang.
Komentar senada turut disampaikan mantan Direktur NSA sebelum dijabat Alexander, Jenderal Michael Hayden. Dia menyebut sudah pasti akan menolak amnesti bagi Snowden.
"Itu hanya akan membiarkan Snowden lain muncul," kata pria yang mulai memerintahkan mengumpulkan data telepon dan internet warga Amerika Serikat (AS) di tahun 2001 silam paska kejadian kemanusiaan 11 September 2001.
Namun, Hayden tak menampik fakta Snowden telah berhasil memulai perdebatan penting di AS soal keseimbangan yang pantas antara kebebasan dan keamanan.
Sementara, Departemen Kehakiman, yang bertanggung jawab untuk meloloskan setiap permohonan amnesti belum bersedia memberikan komentar. Di lain pihak, Juru Bicara Departemen Luar Negeri, Marie Harf, mengatakan pernyataan Ledgett hanya pendapat pribadi dan tidak menggambarkan pendapat resmi Pemerintah.
"Posisi kami hingga saat ini tetap sama. Snowden akan menghadapi dakwaan serius dan harus kembali ke AS untuk menghadapi tuntutan hukum," ujar Harf.
Menurut data Kementerian Kehakiman AS, Snowden didakwa dengan tiga tuduhan, yaitu pencurian properti milik pemerintah, mengakses komunikasi yang tak sah terkait informasi pertahanan nasional dan mengakses komunikasi rahasia milik NSA. Masing-masing tuduhan tersebut berbuah 10 tahun bui.
Sementara posisi Snowden saat ini diketahui masih berada di Rusia. Pemerintah Negeri Beruang Merah memberikan suaka selama satu tahun kepada mantan kontraktor NSA itu. Kepada Harian New York Times bulan Oktober lalu, Snowden mengaku telah menanggalkan semua informasi rahasia yang dia curi di Hong Kong sebelum terbang ke Rusia.
Salah satu tujuannya agar dokumen itu tidak jatuh ke tangan agen intel Rusia. Selain itu, terbatasnya akses ke dokumen-dokumen itu yang kini dipegang para jurnalis, dijadikan semacam asuransi oleh Snowden. Oleh sebab itu Ledgett mengindikasikan agar Pemerintah Negeri Paman Sam memberikan amnesti kepada Snowden.(Umi)
Anggota Polres Yahukimo Dibunuh OTK, Banyak Luka Tusuk di Tangan hingga Leher
Seorang anggota kepolisian dari Polres Yahukimo, Bripda Oktovianus Buara dianiaya oleh orang tak dikenal (OTK) hingga meninggal dunia. Banyak luka tusukan di tubuh korban
