Sumber :
- REUTERS/China Daily
VIVAnews - Sebanyak 512 bupati di Provinsi Hunan, China, dipecat atau mengundurkan diri setelah tertangkap tangan menerima suap dari 56 anggota Kongres Rakyat (parlemen) setempat. Sebagai imbalan terima suap, para bupati harus membantu mereka supaya terpilih jadi anggota parlemen daerah.
Stasiun berita Channel News Asia, Sabtu 28 Desember 2013, mengabarkan para bupati ini memang memiliki kekuasaan untuk menunjuk perwakilan Kongres dari masing-masing kabupaten, walaupun proses tersebut tidak sepenuhnya bebas dan terbuka.
Alhasil, sebanyak 56 anggota perwakilan Kongres Rakyat Hunan dipecat. Sebelumnya total anggota Kongres mencapai 763 orang. Menurut laporan media pemerintah, pemeriksaan awal menyebut anggota perwakilan Kongres menawarkan dana suap senilai 110 juta Yuan atau Rp222 miliar kepada para Bupati dan staf mereka.
"Penipuan ini melibatkan para pemangku kepentingan dalam jumlah besar dan uang yang mereka tawarkan juga tidak sedikit. Tidak heran kalau ini merupakan kasus yang serius dan memiliki dampak yang buruk," tulis kantor berita China, Xinhua.
Oleh sebab itu, lanjut Xinhua, ini merupakan tantangan yang berat bagi sistem Kongres Rakyat, Demokrasi Sosialis dan disiplin terhadap partai serta penegakkan hukum di China.
Xinhua turut menyebut mantan pemimpin Partai Hengyang, Tong Mingqian, sebagai sosok yang paling bertanggung jawab dalam aksi penyuapan saat pemilihan umum tersebut berlangsung.
Hukum Pejabat
Sebelumnya, pada Jumat kemarin, Pengadilan di China telah memvonis penjara empat pejabat daerah, atau disebut chengguan, karena telah memukul hingga mati seorang pedagang buah semangka di pinggir jalan. Pedagang bernama Deng Zhengjia itu dipukul menggunakan benda logam di bagian kepala hingga tewas.
Dia dianggap menyalahi aturan dengan berjualan tanpa izin di pinggir jalan. Akibat tindakan tersebut keempatnya menerima vonis bui antara 3,5 tahun dan 11 tahun.
Akibat kasus tersebut, publik dan media ramai-ramai menyalahkan pejabat setempat karena telah menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk menyiksa rakyat. Bahkan pengguna media sosial China, Sina Weibo, mengecam vonis yang diberikan pengadilan. '
Menurut mereka, vonis tersebut terlalu ringan dan dianggap lebih melindungi pejabat daerah.
Sikap tegas terhadap para pejabat tinggi di China ini, merupakan realisasi janji Presiden Xi Jinping yang ingin membasmi para koruptor besar yang dianggap sebagai macan dan koruptor kelas teri yang lazim dianggap lalat. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Penipuan ini melibatkan para pemangku kepentingan dalam jumlah besar dan uang yang mereka tawarkan juga tidak sedikit. Tidak heran kalau ini merupakan kasus yang serius dan memiliki dampak yang buruk," tulis kantor berita China, Xinhua.
