- Reuters/Sigit Pamungkas
VIVAnews - Mayoritas responden suatu jajak pendapat di Australia melihat bahwa para pencari suaka yang menyeberang secara ilegal dengan perahu ke negara mereka bukan murni pengungsi. Hal itu tercermin dari sebuah survei yang diadakan oleh perusahaan riset, UMR, yang berkantor pusat di New South Wales.
Harian Australia, Sydney Morning Herald (SMH), Rabu, 8 Januari 2014, menulis oleh sebab itu sebanyak 60 persen responden menginginkan Pemerintahan PM Tony Abbott bersikap lebih keras terhadap para "pencari suaka" itu. Sementara hanya 30 persen saja warga Negeri Kanguru yang berpikir para pencari suaka tidak perlu diperlakukan lebih tegas, sedangkan sembilan persen lainnya tidak begitu yakin.
Kelompok yang menginginkan adanya perlakuan yang lebih tegas biasanya berasal dari kaum yang lebih tua yaitu berusia antara 70 tahun berjumlah 68 persen dan wirausaha berjumlah 71 persen.
Mereka yang meminta Perdana Menteri Tony Abbott untuk bersikap lebih tegas terhadap para pencari suaka, utamanya bermukim di negara bagian Victoria dan News South Wales. Masing-masing berjumlah 62 persen.
Sedangkan mereka yang tinggal di Queensland dan Australia bagian barat tidak begitu mendukung kebijakan itu.
Sebagian besar warga Australia juga menentang apabila Pemerintah memberikan bantuan kesejahteraan kepada para pencari suaka itu. Jumlahnya mencapai 59 persen. Hanya 27 persen saja warga yang mendukung Pemerintah Australia memberikan dukungan dana itu.
Sementara ketika warga Australia ditanya soal perlakuan yang diterapkan Pemerintah mereka saat ini, sebanyak 48 persen menyatakan persetujuannya dan 39 persen tidak setuju. Walau begitu, hasil survei itu tidak menunjukkan berapa banyak yang menilai kebijakan yang saat ini ditempuh Pemerintah sudah cukup tegas atau masih lembek.
Tetapi hasil temuan layanan penelitian Perpustakaan Parlemen Australia malah mengungkapkan hal sebaliknya. Antara 70 hingga 97 persen para pencari suaka yang tiba menggunakan perahu di Australia ternyata memang pengungsi. Di bawah rezim Pemerintahan John Howard bertajuk "Solusi Pasifik", terdapat 1.637 kedatangan ilegal.
Beda Persepsi
Mereka kemudian ditahan di fasilitas penahanan di Pulau Nauru dan Manus antara September 2001 dan Februari 2008. Sebanyak 70 persen pencari suaka yang dianggap sebagai pengungsi kemudian diberikan izin untuk tinggal di Australia atau negara lainnya.
Sementara saat Kevin Rudd memerintah, 90 hingga 95 persen penilaian terhadap pengungsi telah dilakukan di Pulau Christmas. Hasilnya, pemberian visa perlindungan bagi mereka pun dikabulkan. Sebanyak 99,7 persen warga yang berasal dari Afghanistan turut dinyatakan sebagai pengungsi.
Tingkat pemberian visa perlindungan bagi pencari suaka asal Irak, Iran dan Myanmar juga cukup tinggi saat itu, yakni berkisar 96 hingga 98 persen.
Dari hasil survei UMR ini terlihat, adanya perbedaan persepsi publik soal pencari suaka dengan penilaian yang diberikan Pemerintah mereka. Survei ini dilakukan pada minggu kedua Desember 2013 lalu. Terdapat sekitar 1000 responden yang diwawancarai secara daring (online).
Terungkap, Alasan Witan Sulaeman Absen di Laga Timnas Indonesia Vs Irak dan Filipina
Timnas Indonesia akan menghadapi Irak pada laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tidak ada nama Witan Sulaeman yang dipanggil Shin Tae-yong.
