Sumber :
- REUTERS/Chaiwat Subprasom
VIVAnews - Pemerintahan yang dipimpin Perdana Menteri Yingluck Shinawatra mempertimbangkan penetapan status darurat negara, setelah aksi kerusuhan yang melanda negeri Gajah Putih tak surut selama beberapa pekan belakangan.
Baca Juga :
Siap Tanding ! Bank Mandiri Resmi Umumkan Tim Proliga 2024 Putri, Jakarta Livin' Mandiri (JLM)
Dikutip dari laman Reuters, Senin 20 Januari 2014, jika status itu diberlakukan, pemerintah akan memberikan peran yang lebih kepada aparat keamanan untuk membuat langkah menuju kesepakatan antara pemerintah dan demonstran anti pemerintah.
"Kami telah mempersiapkan status darurat. Dan nantinya setiap pihak, termasuk kepolisian, militer, dan pemerintah mempertimbangkan opsi ini secara serius. Tentu, setelah tak ada kesepakatan," tegas Ketua Dewan Keamanan Nasional Thailand, Paradorn Pattantabutr, usai rapat dengan Yingluck.
Dalam status darurat, otoritas keamanan negara akan bertindak tegas dengan memberlakukan jam malam, menahan tersangka tanpa tuduhan, menyensor media, melarang pertemuan politik lebih dari lima orang, dan menyatakan daerah terlarang tertentu.
Menurut Pattantabutr, ancaman demonstran yang akan menutup beberapa kantor pemerintahan ternyata gertak sambal saja. Nyatanya, hal itu tak dilakukan. "Sejauh ini, penutupan itu hanya simbolik, mereka pergi ke kantor pemerintah dan kemudian ditinggalkan," jelas dia.
Ia menambahkan, jika demonstran anti-pemerintah mengubah strategi dengan menutup bank atau kantor pemerintah secara permanen dan berpotensi meningkatkan kerusuhan, pemerintah akan menindak tegas.
Centre for the Administration of Peace and Order (CAPO), kelompok badan pemerintah dan keamanan mengklaim aksi menentang pemerintah telah menurun. Aksi protes telah menyebar ke 18 area lainnya.
"Demostran belum mengancam shutdown gedung pemerintah. Tetapi, mereka menerima perintah dari pemimpin mereka di Bangkok. Jadi, kami mengawasi mereka," tegas wakil sekaligus jubir CAPO, Anucha Romyanan. (art)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menurut Pattantabutr, ancaman demonstran yang akan menutup beberapa kantor pemerintahan ternyata gertak sambal saja. Nyatanya, hal itu tak dilakukan. "Sejauh ini, penutupan itu hanya simbolik, mereka pergi ke kantor pemerintah dan kemudian ditinggalkan," jelas dia.
