- REUTERS/Nir Elias
VIVAnews - Seorang pemimpin pengunjuk rasa anti pemerintah telah ditembak mati di Bangkok pada Minggu, 26 Januari 2014. Ia ditembak tengah memimpin aksi pemblokiran pemilihan umum awal. Hal itu disampaikan oleh juru bicara demonstran, Akanat Promphan.
Kantor berita Australia, ABC News, melansir pernyataan Akanat yang menyebut pemimpin demonstran, Suthin Taratin tewas tertembak ketika tengah memberikan pidato di atas sebuah truk pickup. Dalam aksi itu beberapa orang turut terluka.
Bagian unit gawat darurat polisi biro metropolitan membenarkan adanya seorang pria yang terbunuh. Sementara sembilan lainnya terluka dalam aksi penembakan di bagian pinggiran Ibu Kota Bangkok.
Hingga hari ini aksi unjuk rasa untuk melumpuhkan Ibu Kota Bangkok masih terus berlangsung. Harian Bangkok Post melansir, pengunjuk rasa telah memblokir sebagian besar lokasi tempat pemungutan suara bagi warga yang ingin mengikuti pemilu awal.
Sebanyak lebih dari dua juta warga Thailand terdaftar sebagai peserta pemilu awal. Sementara pemilu sesungguhnya digelar pada 2 Februari 2014.
45 TPU Diblokir
Massa dilaporkan turun ke beberapa tempat pemungutan suara (TPU) di Bangkok dan beberapa lokasi di bagian selatan provinsi. Mereka memblokir petugas KPU yang membawa kotak suara agar tidak masuk ke dalam TPU.
Total terdapat 45 TPU yang berhasil diblokir. Aksi ini jelas bertentangan dengan aturan yang diterapkan pemerintahan demisioner paska diberlakukan keadaan darurat pada pekan lalu.
Hingga kini belum ada laporan seberapa serius terjadi pertengkaran antara warga yang ingin mengikuti pemilu dan para demonstran di beberapa TPU.
"Sebanyak 45 TPU dari 50 TPU yang ada di Bangkok telah ditutup," ujar Wakil Perdana Menteri, Surapong Tovichakchaikul.
Surapong merupakan figur penting di Pusat untuk Menjaga Perdamaian dan Ketertiban (Centre for the Administration of Peace and Order /CAPO), yaitu organisasi yang bertugas menangani krisis di Thailand.
Aksi penutupan itu turut dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU), Puchong Nutrawong. Melihat hal itu warga pun merasa kesal, lantaran aksi pemblokiran pemilu dianggap telah melanggar kebebasan berdemokrasi.
"Saya datang kemari untuk melindungi hak saya. Kita semua tidak boleh membiarkan hal ini terjadi," ujar seorang warga berusia 75 tahun, Vipa Yoteepitak.
Dia menambahkan, apabila warga tidak melawan demonstran yang melarang mereka ikut pemilu, maka mereka dapat kehilangan hak untuk memilih.
Sementara pada Sabtu kemarin, seorang menteri pemerintahan demisioner mengatakan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra siap berdiskusi dengan KPU untuk menunda pemilu tanggal 2 Februari mendatang.
Kantor berita Reuters melansir, pemerintah siap menunda pemilu asalkan kelompok oposisi setuju untuk tidak memblokir atau menghalang-halangi pesta demokrasi tersebut.
Namun menurut laporan Reuters, apabila terjadi penundaan pelaksanaan pemilu maka hal tersebut tidak dapat dijadikan solusi. Pasalnya sejak awal, pemimpin massa anti-pemerintah, Suthep Thaugsuban menolak digelarnya pemilu. (umi)
Eks Sespri Sekjen Ungkap BAP KPK Bocor ke Pejabat Kementan
Mantan Sespri Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan), Merdian Tri Hadi mengatakan bahwa berkas berita acara pemeriksaan (BAP) milik KPK terkait kasus dugaan
