- REUTERS/David Mdzinarishvili
VIVAnews - Uni Eropa telah setuju menjatuhkan sanksi bagi pejabat Ukraina yang bertanggung jawab terhadap tindak kekerasan dan penggunaan polisi yang berlebihan. Khususnya setelah terjadi kerusuhan berdarah yang telah menewaskan 25 orang Kamis kemarin.
Dilansir dari kantor berita BBC, Jumat 21 Februari 2014, Menteri Luar Negeri Uni Eropa, mengatakan sanksi berupa pembekuan aset dan pelarangan visa apabila keadaan di Ukraina kian kritis. Tercatat, sejak demonstrasi dimulai akhir tahun lalu, korban tewas telah mencapai 75 orang di Ukraina.
Menurut saksi mata, korban tewas akibat diterjang peluru di organ vital, seperti jantung, paru-paru dan leher. Diduga ini adalah ulah penembak jitu alias sniper. Sebanyak 10 orang polisi juga tewas dalam bentrokan dengan massa.
"Tidak ada satu pun keadaan yang dapat membenarkan tindakan represif yang saat ini sedang kami saksikan," ungkap Menlu UE pada Kamis kemarin.
Sementara Kepala Kebijakan Luar Negeri UE, Catherine Ashton, mengatakan bahwa Presiden Viktor Yanukovych harus bertanggungjawab menggelar dialog dengan oposisi untuk menyelesaikan masalah. Ashton mengatakan, para menlu Eropa sepakat menangguhkan sementara izin ekspor peralatan internal Ukraina.
"Pemberlakuan sanksi itu akan segera dilakukan sambil menunggu perkembangan di Ukraina," imbuh Ashton.
Sanksi juga diberikan oleh Amerika Serikat. Pemerintahan Barack Obama dilaporkan telah melarang pemberian visa bagi 20 pejabat Ukraina. Tidak disebutkan nama-nama pejabat tersebut.
Sebelumnya beberapa Menlu dari Prancis, Polandia, dan Jerman telah berdiskusi selama beberapa jam dengan Yanukovych soal solusi konflik di Ukraina. Diskusi itu digelar sebelum berbicara dengan kelompok oposisi.
Menurut Perdana Menteri Polandia, Donald Tusk, Yanukovych telah menyatakan keinginannya untuk menggelar pemilihan umum awal pada tahun 2014. (umi)
Cegah Informasi Simpang Siur, Jemaah Haji Diimbau Tak Bagikan Kabar Tidak Benar di Media Sosial
Menurut Direktur Bina Haji PHU Arsad Hidayat, jemaah haji diminta tidak asal membagikan informasi yang beredar di media sosial yang belum jelas kebenarannya.
