- Gazprom.com
VIVAnews - Duta Besar Rusia untuk RI, Mikhail Y. Galuzin memastikan pasokan gas ke Benua Eropa tidak akan terpengaruh oleh krisis politik yang kini terjadi di Ukraina. Namun, untuk tetap melanjutkan pasokan ke negara bekas jajahan Uni Soviet itu, Pemerintah Rusia ujar Galuzin, meminta agar Ukraina terlebih dahulu melunasi hutangnya sebesar US$2 miliar atau Rp23 triliun kepada Gazprom.
Gazprom diketahui merupakan perusahaan negara yang memasok 30 persen gas di Benua Eropa. Hal itu diungkap Galuzin di kediamannya, di Jakarta Selatan, Rabu, 5 Maret 2014.
Namun, Presiden Vladimir Putin seperti dilansir laman VOA News, telah lebih dulu mengambil langkah terkait hutang gas Ukraina itu. Putin mengatakan mulai bulan April, Gazprom akan mencabut potongan harga sebanyak 33 persen untuk gas alam yang dijual ke Ukraina.
Namun, Putin menepis anggapan peningkatan harga gas tersebut lantaran kebuntuan di Semenanjung Crimea. Menurut dia, Gazprom telah memberikan pinjaman tetapi Pemerintah Ukraina gagal melunasinya.
Di lain pihak para pemimpin negara Uni Eropa, mengatakan siap membantu Ukraina memberikan bantuan dana untuk membayar hutang tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komisioner Energi UE, Guenther Oettinger dan dilansir stasiun berita Channel News Asia, Rabu, 5 Maret 2014.
Menurut Oettinger, bantuan untuk menalangi hutang perusahaan gas milik Pemerintah Ukraina, Naftogaz, merupakan bagian dari paket bantuan senilai 1 miliar Euro atau Rp15 triliun.
Paket bantuan itu akan diinformasikan secara rinci kepada Ukraina dalam pertemuan darurat tingkat tinggi pada hari Kamis esok.
UE sejauh ini telah menawarkan bantuan senilai 610 juta Euro atau Rp9,7 triliun kepada Ukraina. Bahkan, ke-28 negara anggota UE sepakat memberikan bantuan tambahan senilai 500 juta Euro atau Rp7,9 triliun, lantaran Barat sedang bersitegang dengan Rusia, akibat invasi pasukan Rusia ke Crimea.
