Sumber :
- REUTERS/David Mdzinarishvili
VIVAnews
- Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, mengatakan pada Jumat, 14 Maret 2014, bahwa pemerintahnya akan menghormati apa pun hasil dari referendum yang akan digelar pada Minggu, 16 Maret 2014. Lavrov mengatakan hal itu usai bertemu dengan Menlu Amerika Serikat, John Kerry di London.
Kantor berita BBC Jumat ini melansir kedua Menlu sengaja bertemu di kediaman Duta Besar AS untuk Inggris, demi membicarakan krisis di Ukraina. Khususnya jelang Crimea akan menggelar referendum untuk menentukan apakah rakyatnya memilih tetap bersama Ukraina atau bergabung dengan Negeri Beruang Merah.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Kantor berita BBC Jumat ini melansir kedua Menlu sengaja bertemu di kediaman Duta Besar AS untuk Inggris, demi membicarakan krisis di Ukraina. Khususnya jelang Crimea akan menggelar referendum untuk menentukan apakah rakyatnya memilih tetap bersama Ukraina atau bergabung dengan Negeri Beruang Merah.
Para diplomat barat mengungkapkan rasa pesimistis mereka dalam pertemuan kali ini. Pasalnya, tidak ada rencana perdamaian yang terlihat di antara kedua pihak.
Hal itu turut diakui Lavrov usai melakukan pembicaraan konstruktif dengan Kerry. Dia menyebut antara AS dengan Rusia tidak memiliki kesamaan visi.
Pemerintah AS dan kepala negara-negara Uni Eropa sepakat akan menjatuhkan sanksi terhadap Rusia apabila referendum tetap dilakukan pada Minggu esok. Bahkan, Perdana Menteri Ukraina, Arseniy Yatsenyuk, yang tengah berkunjung ke Washington menuduh Rusia kembali melakukan agresi militer tanpa alasan yang jelas.
Dalam situs resmi Kementerian Pertahanan Rusia, sebagaimana dikutip laman Washington Post, Negeri Beruang Merah telah mengerahkan sebanyak 1.500 tentara penerjun payung dan peralatan mereka ke daerah Rostov, sebuah area yang berbatasan dengan Ukraina.
Bahkan, dalam beberapa hari terakhir alutsista militer Rusia telah terlihat di kota Belgorod, sebelah utara Ukraina. Namun, Kemenhan Rusia menyebut pengerahan pasukan dan alutsista militer itu hanya merupakan bagian dari latihan militer semata yang akan berlangsung selama dua minggu.
Kendati hanya untuk berlatih militer, Kemenhan menyebut sebanyak 8.500 pasukan artileri bersama bermacam-macam peluncur roket, senjata anti-tank dan senjata lainnya.
"Tujuan utama dari latihan militer ini yaitu untuk menilai kesiapan tim secara komprehensif dan menangani tugas-tugas pelatihan tempur di daerah asing dan belum teruji," tulis Kemenhan di situsnya.
Sementara di markas PBB, Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB, Vitaly Churkin, membela parlemen Crimea yang akan menggelar referendum pada Minggu esok. Churkin menyebut Crimea memiliki hak untuk menentukan masa depan mereka sendiri.
Selain itu, dia turut menegaskan bahwa Rusia tidak menginginkan perang.
"Pemerintah Rusia tidak ingin berperang dan begitu pula warga kami. Saya yakin, warga Ukraina pun menginginkan hal yang sama," kata dia.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Para diplomat barat mengungkapkan rasa pesimistis mereka dalam pertemuan kali ini. Pasalnya, tidak ada rencana perdamaian yang terlihat di antara kedua pihak.
