Filipina Bawa Sengketa Laut China Selatan ke PBB

Warga Filipina tolak klaim China atas sengketa di Laut China Selatan.
Sumber :
  • Reuters/Erik De Castro

VIVAnews - Menteri Luar Negeri Filipina, Albert del Rosario, mengatakan bahwa pemerintahnya telah membawa kasus sengketa perbatasan di Laut China Selatan ke pengadilan PBB. Dia memaparkan telah menyerahkan lebih dari 40 peta dan hampir 4000 halaman sebagai bukti yang menyatakan bahwa Pulau Spratly merupakan wilayah mereka.

Dilansir dari stasiun berita BBC, edisi Senin 31 Maret 2014, langkah ini ditempuh Filipina sehari setelah kapal mereka berhasil menyelinap dan lolos dari pasukan perbatasan Tiongkok. Mereka membawa makanan dan pasukan baru ke sebuah kapal Angkatan Laut yang dijadikan batas wilayah bagi Filipina dalam konflik tersebut.

Kasus ini telah dibawa Filipina ke sidang permanen arbitrasi PBB, pada Januari 2014. Namun diperkirakan pengadilan tidak mencapai kata sepakat hingga akhir 2015.

Viral! 4 Pria Terkapar Dipukuli di Depan Polres Jakpus Dipicu Pengeroyokan Anggota TNI

Rosario menegaskan akan terus memperjuangkan wilayah yang menjadi kedaulatan Filipina.

"Ini mengenai mempertahankan apa yang telah menjadi milik kami secara sah. Ini mengenai jaminan kebebasan navigasi bai semua negara," ungkap Rosario.

Langkah ini, imbuh Rosario, akan membantu melindungi perdamaian regional, keamanan dan stabilitas.

Sementara pihak Tiongkok yang diwakili juru bicara Kementerian Luar Negeri, Hong Lei, pada pekan lalu, menyebut pihaknya tidak akan menerima arbitrase. Selain itu, mereka juga menuntut agar Filipina berhenti bertindak lebih jauh demi menghindari rusaknya hubungan bilateral kedua negara.

Menurut Lei, Tiongkok berkomitmen untuk mengelola dan memecahkan permasalahan terkait sengeketa lahan itu melalui dialog dan konsultasi.

Konflik sengketa Pulau Spratly yang berlokasi di Laut China Selatan berlangsung sejak lama. Beberapa negara seperti Brunei, Tiongkok, Malaysia, Taiwan, Vietnam, dan Filipina mengklaim memiliki hak terhadap kepulauan itu.

Kepulauan Spratly dianggap penting karena menyimpan potensi sumber daya minyak dan gas alam dalam jumlah berlimpah.

Namun, Tiongkok mengklaim memiliki wilayah paling besar di antara negara lainnya. Filipina sebelumnya mengatakan klaim Tiongkok apabila tidak sesuai UU Konvensi soal Laut Internasional alias ilegal. Namun, China bergeming.

Sementara Filipina, sengaja menempatkan sebuah kapal Angkatan Laut mereka sejak tahun 1999 silam di area dekat Kepulauan Spratly yang disebut dangkalan Ayungin dalam Bahasa Filipina dan Ren'ai Jiao atau Ren'ai Ansha dalam Bahasa China. (umi)

VIVA Militer: Tiga jenderal Marinir purna bhakti

3 Jenderal Hantu Laut Pamit Tinggalkan Marinir, Salah Satunya Intelijen Kakap TNI

Siapa saja ketiga jenderal itu?

img_title
VIVA.co.id
28 Maret 2024