Sumber :
- REUTERS/Damir Sagolj
VIVAnews
- Junta militer Thailand membubarkan senat di Negeri Gajah Putih itu. Militer juga mengumumkan pembuat kebijakan hukum, kini berada di tangan panglima militer, yaitu Jenderal Prayut Chan-O-Cha.
Stasiun berita Channel News Asia, Sabtu 24 Mei 2014 melaporkan, informasi pembubaran itu disampaikan secara luas melalui stasiun televisi nasional.
"Senat telah dibubarkan. Tanggung jawab terkait tindakan hukum yang sebelumnya membutuhkan persetujuan parlemen atau senat akan diputuskan oleh pemimpin junta," ujar suara dalam pengumuman tersebut.
Buntut kudeta militer
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Stasiun berita Channel News Asia, Sabtu 24 Mei 2014 melaporkan, informasi pembubaran itu disampaikan secara luas melalui stasiun televisi nasional.
"Senat telah dibubarkan. Tanggung jawab terkait tindakan hukum yang sebelumnya membutuhkan persetujuan parlemen atau senat akan diputuskan oleh pemimpin junta," ujar suara dalam pengumuman tersebut.
Pengumuman itu merupakan kali pertama di media, sejak Prayut mengambil alih pemerintahan pada Kamis kemarin.
Sebelumnya, militer resmi menahan mantan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra bersama dua anggota keluarganya, Jumat pekan lalu. Yingluck, merupakan salah satu dari 155 figur politik penting di Thailand yang ikut ditahan.
Pemimpin Partai Pheu Thai itu ditahan usai menghadap pemimpin militer di markas mereka. Juru bicara militer, Kolonel Winthai Suvaree, mengatakan baik Yingluck atau figur politik itu, dalam keadaan baik.
"Mereka akan ditahan hingga satu pekan, tergantung dari seberapa jauh keterlibatan mereka (dalam kekisruhan politik Thailand)," ujar Winthai.
Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Komando Militer untuk Thailand pusat, termasuk Bangkok, Letnan Jenderal Thirachai Nakwanich. "Yingluck sedang ditahan dan dia baik-baik saja," kata Thirachai.
Menurut informasi terpisah yang diumumkan di televisi, Prayut telah menyerahkan sebuah surat kepada Raja Bhumibol Adulyadej soal kudeta yang dia lakukan.
"Istana menjawab Yang Mulia Raja telah menerima (surat itu)," ujar pemberitahuan di televisi. Namun, hingga saat ini, istana belum mengeluarkan pernyataan apa pun terkait kudeta yang dilakukan oleh militer.
Buntut kudeta militer
Menurut para analis politik, kudeta ini merupakan bagian dari perjuangan panjang oleh elite kekuasaan di Bangkok -- yang didukung oleh monarki dan militer -- untuk mengurangi ancaman politik dari mantan PM Thaksin Shinawatra.
Di mata analis politik, Paul Chambers, kudeta kali ini, akan menyebabkan perubahan konstitusi secara lebih menyeluruh.
"Berbagai langkah akan ditempuh seperti persekongkolan saat pemilu, kekuasaan di bidang peradilan, dan yang paling menakutkan, militer akan memiliki kekuasaan yang lebih dari porsinya," ujar Chambers.
Sementara kudeta ini telah diperingatkan oleh massa pendukung Thaksin yang disebut kaos merah, akan menimbulkan perang sipil. Namun, hingga saat ini, massa kaos merah belum ada pergerakan apapun.
Tetapi, unjuk rasa yang menentang kudeta sudah muncul dalam dua hari terakhir. Massa berkumpul di dua lokasi di pusat kota Bangkok dan menuntut agar militer segera mengembalikan demokrasi.
"Saya memiliki hak untuk memilih dan saya ingin menyatakan dengan jelas bahwa mereka tidak bisa mencuri hak itu dari saya dengan cara kudeta," ungkap salah seorang pengunjuk rasa bernama Piti dan berprofesi sebagai pemandu wisata.
Namun, hingga saat ini belum ada tanggal yang jelas untuk pemilihan umum yang baru.
Menurut laporan media, konfrontasi serius selama kudeta militer pun belum terjadi. Namun beberapa saksi mata melihat beberapa orang ditahan di beberapa lokasi pada Sabtu ini.
Sebagian orang berharap stabilitas dalam negeri Thailand dapat dicapai di bawah kekuasaan militer. Sementara lainnya mengaku marah dan menuntut pemulihan demokrasi.
Ini merupakan kali ke-19 percobaan atau upaya pegambil alihan kekuasaan oleh militer sejak tahun 1932. (ita)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Pengumuman itu merupakan kali pertama di media, sejak Prayut mengambil alih pemerintahan pada Kamis kemarin.
