Bank Dunia: Indonesia Hadapi Berbagai Pilihan Sulit

Pemukiman Kumuh Warga Jakarta
Sumber :
  • VIVAnews/Fernando Randy

VIVAnews - Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2014 diproyeksikan sekitar 5,2 persen. Ini sedikit lebih rendah dibandingkan perkiraan pada Maret 2014, yakni 5,3 persen, demikian laporan terbaru Bank Dunia.

Berdasarkan laporan utama perwakilan Bank Dunia di Indonesia, Indonesia Economic Quarterly edisi Juli 2014, melemahnya harga komoditas dan pertumbuhan kredit merupakan kunci yang dapat membatasi pertumbuhan PDB dalam waktu dekat. 

Honda BeAT Jadi Incaran Maling bukan karena Tidak Aman

Defisit fiskal yang kian membesar menambah tantangan bagi pemerintahan baru yang akan dilantik pada bulan Oktober mendatang.  Mengurangi risiko-risiko perlambatan pertumbuhan yang berkepanjangan akan membutuhkan pelaksanaan reformasi-reformasi yang mendesak, kata laporan tersebut, seperti disampaikan Bank Dunia dalam keterangan tertulis yang dikirim ke VIVAnews.

"Indonesia akan memulai babak baru dari sejarahnya dan menghadapi berbagai pilihan kebijakan yang sulit. Dalam waktu dekat, mengatasi peningkatan tekanan fiskal dan menjaga keberlangsungan defisit transaksi berjalan sangat penting," kata Rodrigo A. Chaves, Direktur Bank Dunia untuk Indonesia. 

Namun untuk mewujudkan tujuan jangka panjang seperti  pertumbuhan di atas 6 persen dan pengurangan kesenjangan, lanjut Chaves, reformasi struktural yang lebih dalam seperti reformasi kebijakan subsidi BBM dan investasi lebih banyak di bidang infrastruktur, tidak dapat dihindari.  "Reformasi tersebut akan membantu pemerataan kemakmuran di negara yang besar ini,” kata Chaves.

Salah satu pilihan sulit adalah mengatasi kerentanan fiskal. Depresiasi Rupiah dan naiknya harga minyak telah memperbesar defisit fiskal, karena peningkatan biaya  subsidi energi. Melemahnya perolehan  pendapatan negara juga memperbesar defisit fiskal. Total pendapatan negara terhadap PDB telah turun dari 16,3 persen pada tahun 2011, menjadi 15,3 persen pada tahun 2013.

"Akan sulit membatasi defisit sehingga hanya 2,4 persen dari PDB, seperti yang diproyeksikan dalam APBN-P 2014, terutama jika harga minyak terus meningkat. Langkah-langkah yang dapat memperbaiki kualitas belanja, melalui pengurangan subsidi BBM dan mencegah penurunan lebih lanjut dalam pendapatan pajak dan non-pajak, akan dapat mengurangi tekanan defisit," kata Ndiame Diop, Ekonom utama Bank Dunia untuk Indonesia.

Tingkat Kesenjangan

Pemerintah baru juga akan menghadapi tantangan jangka panjang dalam mengatasi peningkatan ketimpangan. Tingkat kemiskinan yang tinggi telah berhasil ditekan selama dekade terakhir, namun terjadi peningkatan kesenjangan antara masyarakat yang kaya dan yang miskin. 

Pada tahun 2002, tingkat konsumsi dari 10 persen rumah tangga  paling kaya adalah 6,6 kali lebih tinggi dibandingkan tingkat konsumsi 10 persen rumah tangga termiskin.  Pada tahun 2013, perbandingan ini meningkat: kelompok terkaya mengkonsumsi 10 kali lebih tinggi dibandingkan kelompok termiskin. Bahkan setelah bertahun-tahun, banyak pekerja belum berhasil meningkatkan pendapatannya, sehingga mereka terancam jatuh kembali dalam kemiskinan.

Peningkatan ketimpangan adalah hal yang sangat serius.  "Meningkatnya ketimpangan membawa risiko bagi pertumbuhan ekonomi  dan kohesi sosial. Kebijakan-kebijakan pro-masyarakat miskin, seperti perbaikan infrastruktur di pedesaan, perluasan akses ke pendidikan yang berkualitas dan mobilitas pasar tenaga kerja, akan  mampu meningkatkan pendapatan keluarga yang miskin dan rentan, serta membantu memerangi ketidaksetaraan," jelas Ekonom Utama Ndiame Diop.

Ketidaksetaraan adalah salah satu fokus utama laporan Indonesia Economic Quarterly edisi Juli 2014.  Laporan tersebut juga menyoroti dampak ekonomi akibat kebakaran hutan di Sumatra dan Kalimantan Tengah. (adi)

Berlaku Progresif, Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Bakal Libas 31 Pelaku Tindak Pidana
Momen Akrab Prabowo dan Jokowi di Acara Bukber di Istana Negara

Momen Akrab Prabowo dan Jokowi di Acara Bukber di Istana Negara

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menghadiri acara buka puasa bersama Ramadan 2024 yang digelar oleh Presiden RI Joko Widodo, di Istana Negara pada Kamis, (28/3).

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024