Menlu AS Menginap di Hotel Terlarang di Myanmar

Menlu AS John Kerry dalam jumpa pers di Pekan KTT APEC 2013
Sumber :
  • REUTERS/Beawiharta
VIVAnews - Puncak pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN memang telah usai pada Minggu kemarin di Myanmar. Namun, tidak bagi Menlu Amerika Serikat, John Kerry. 

Harian Wall Street Journal, Selasa, 12 Agustus 2014 melansir selama menghadiri KTT Menlu ASEAN, Kerry diketahui menginap di Hotel Lake Garden, yang dilarang ditinggali pejabat AS. Sebab, pemilik hotel, Zaw Zaw, masuk ke dalam daftar pengusaha yang terkena sanksi ekonomi Negeri Paman Sam. 

Zaw Zaw dituduh Pemerintah AS masuk ke dalam lingkaran rezim militer yang pernah memerintah Myanmar secara kejam selama enam dekade. Oleh sebab itu, namanya masuk ke dalam daftar khusus kewarganegaraan yang didesain khusus oleh Departemen Keuangan. 

Artinya, Zaw Zaw dikenai sanksi berupa larangan berbisnis dengan perusahaan AS mana pun. 

Kendati begitu, Departemen Luar Negeri AS membantah delegasi mereka telah melanggar aturan tersebut. Menurut mereka, pengaturan tempat menginap selama KTT ASEAN ditangani oleh Kemenlu Myanmar. 

Bahkan, tertulis di situs resmi Kantor Percetakan AS, dengan menginap di hotel yang dimiliki individu di daftar hitam itu tidak melanggar sanksi terkait kunjungan warga AS, entah untuk kepentingan pribadi, komersial atau urusan pemerintah. 

Ditanya mengenai hal itu, Kerry berdalih dengan mengatakan daftar individu yang masih dikenai sanksi menandakan AS belum sepenuhnya puas dengan kemajuan pemerintahan baru. Oleh sebab itu, ujar Kerry, dia akan mendukung upaya yang sudah dilakukan selama ini. 

"Beberapa sanksi telah dikurangi [namun] belum semua. Sanksi kini terfokus kepada anggota junta militer dan individu kunci yang masih harus menghadapi berbagai tantangan untuk mencapai tujuan mereka," ungkap Kerry. 

Sementara di mata ahli perekonomian Myanmar di Universitas Macquarie, Sydney, Australia, Sean Turnell, membuktikan sulit untuk menghindari kejadian yang dialami Kerry. "Permasalahannya, kekayaan dan aktivitas perekonomian terfokus hanya milik beberapa orang yang pasti terkait rezim lama," ungkap Turnell. 

Zaw Zaw termasuk dalam 200 nama perusahaan dan individu di Myanmar yang memiliki kaitan dengan jenderal yang memimpin negara komunis itu. Ketika kaum sipil mulai memegang pemerintahan di tahun 2012 silam, Pemerintah AS mulai mencabut sebagian besar sanksinya. Namun daftar sanksi itu tetap berlaku.
Top Trending: Hal yang Terjadi Jika Indonesia Tak Dijajah hingga Tawuran Brutal Antar Pelajar

Pelita Jaya memastikan tiket ke putaran final BCL Asia 2024

Perbasi Apresiasi Sukses Pelita Jaya Tembus Babak Utama BCL Asia

PP Perbasi mengapresiasi tim Pelita Jaya Bakrie Jakarta yang berhasil lolos ke babak utama Basketball Champions League (BCL) Asia 2024.

img_title
VIVA.co.id
26 April 2024