Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews
- Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin, Rabu 13 Agustus, meminta Pemerintah, dalam hal ini aparat Kepolisian dan Badan Intelijen Negara (BIN), untuk memberikan data-data lengkap tentang individu dan kelompok gerakan Islam garis keras di tanah air. Dengan data-data itu MUI berharap bisa berperan melakukan pembinaan mencegah gerakan ekstrimis dan berkembangnya gerakan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di Indonesia.
"Saya dari kalangan ormas Islam dan MUI meminta Pemerintah, tolong beri kami data itu. Siapa sih yang dituduh, terindikasi kelompok radikal, supaya kami tahu. Kalau kami tahu, bisa dilakukan pembinaan," kata Din dalam perbincangan dengan
VIVAnews di Jakarta.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Melesat Naik Pangkat Jenderal Bintang Dua TNI, Mayjen Bangun Nawoko Kini Jabat Pangdivif 3 Kostrad
"Saya dari kalangan ormas Islam dan MUI meminta Pemerintah, tolong beri kami data itu. Siapa sih yang dituduh, terindikasi kelompok radikal, supaya kami tahu. Kalau kami tahu, bisa dilakukan pembinaan," kata Din dalam perbincangan dengan
Baca Juga :
Klasemen Grup A Piala Asia U-23 dan Skenario Timnas Indonesia U-23 Tembus Perempat Final
Din mengatakan, Pemerintah seharusnya sudah mengidentifikasi semua jaringan kelompok teroris tersebut. Sehingga mudah ditangani, dan tidak meresahkan masyarakat.
"Seharusnya Pemerintah Indonesia sudah punya data dan mengidentifikasi siapa mereka (Kelompok Teroris) itu. Data ini penting untuk dilakukan pembinaan," ujarnya.
Din menuturkan, berdasarkan informasi yang ia peroleh, para kelompok teror di tanah air merupakan alumni milisi yang dulu jadi relawan berperang di Afganistan. Mereka direkrut pada kurun waktu 1979 hingga 1980-an oleh intelijen CIA dengan dukungan BIN untuk berperang melawan Uni Soviet, kini Rusia.
"Data itu kan harusnya ada. Ini kok saya justru heran (kepada Pemerintah), seandainya data itu tidak ada ya tidak apa-apa. Tapi, kita sering dengar, ini kelompok Cirebon, kelompok Santoso, kelompok Sragen, Bima dan sebagainya. Berarti kan ada identifikasi kelompok-kelompok tersebut," imbuhnya.
Ketua Umum PP Muhammadiyah itu menambahkan, orang-orang yang bergabung dalam gerakan ISIS, baik itu di negara lain maupun di Indonesia merupakan kelompok-kelompok teroris lama.
"Sebenarnya ini adalah barang lama dengan merek baru. Mungkin ada rekrutmen baru, namun itu kelompok yang sama," jelasnya. (one)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Din mengatakan, Pemerintah seharusnya sudah mengidentifikasi semua jaringan kelompok teroris tersebut. Sehingga mudah ditangani, dan tidak meresahkan masyarakat.
