Sumber :
- REUTERS/Michael Klimentyev/RIA Novosti/Kremlin
VIVAnews - Negara-negara anggota Uni Eropa (UE) pada Kamis kemarin sepakat untuk memberlakukan sanksi baru bagi Rusia terkait konflik Ukraina pada hari ini. Sanksi tersebut, ujar perwakilan UE bisa saja dicabut pada bulan depan, bila Moskow tidak ikut campur dalam gencatan senjata kelompok separatis Ukraina dengan militer mereka.
Kantor berita Reuters, Kamis, 11 September 2014 melansir setelah sanksi diberlakukan maka Presiden Dewan UE, Herman van Rompuy akan meninjau sebelum akhir September bagaimana gencatan senjata yang berlangsung antara Ukraina dengan kelompok separatis. Jika, Rusia patuh dan tidak ikut campur, ungkap Rompuy maka semua sanksi bisa dicabut.
Baca Juga :
Prediksi Premier League: Fulham vs Liverpool
"Namun jika situasi di lapangan begitu mengkhawatirkan maka para pemimpin UE dapat mengajukan proposal untuk mengubah, menunda atau mencabut sanksi. Baik sanksi secara keseluruhan atau sebagian," kata Rompuy.
Kemudian usai dibentuk kesepakatan, beberapa pemimpin negara lalu melakukan panggilan telepon pada Kamis kemarin. Mereka yang diketahui ikut dalam pembicaraan telepon itu yakni Perdana Menteri David Cameron, Kanselir Jerman, Angela Merkel, Presiden Prancis, Francois Hollande, dan PM Italia, Mattero Renzi.
Kesepakatan itu diambil, ujar juru bicara, karena Rusia dinilai masih belum berkontribusi banyak terhadap proses gencatan senjata itu.
"Apabila Rusia benar-benar ingin mengubah situasi maka UE dan negara lainnya tidak akan menjatuhkan sanksi. Namun, sayangnya sejauh ini hanya sedikit bukti yang menunjukkan kontribusi Rusia. Ini yang menyebabkan UE akhirnya tetap melanjutkan sanksi itu,"
Menurut seorang diplomat UE yang tidak ingin disebut namanya, sanksi baru tersebut akan menyasar produsen minyak top dari Rusia dan operator jalur pipa seperti Rosneft, Transneft, dan Gazprom Neft. Beberapa perusahaan itu, masuk ke dalam daftar yang tidak akan diizinkan untuk mengumpulkan modal atau meminjam dana dari pasar Eropa.
Sanksi tersebut memang tidak memasukkan perusahaan di sektor gas, khususnya perusahaan milik pemerintah, Gazprom. Namun, di bawah penalti yang ditetapkan UE, perusahaan-perusahaan di blok akan dilarang untuk melakukan pengeboran atau memberikan jasa pengujian untuk eksplorasi minyak di bawah laut di Arktik.
Menurut dokumen yang berhasil diperoleh Reuters, beberapa perusahaan di bidang pertahanan seperti pembuat tank perang, Uralvagonzavod, perusahaan luar angkasa, Oboronprom dan perusahaan negara, United Aircraft Corp, juga diprediksi akan terkena sanksi.
BBC melaporkan selain perusahaan, sanksi baru UE juga akan menyasar 24 pejabat Rusia dan kelompok pemberontak lainnya. Mereka akan dikenakan larangan berkunjung dan pembekuan aset.
"Mereka merupakan individu yang terlibat dalam aksi melawan teritorial Ukraina, termasuk kepemimpinan baru di Donbass, Pemerintah Krimea dan pengambil keputusan di Rusia," ucap perwakilan Dewan UE dalam sebuah pernyataan.
Artinya, total, sudah ada 119 individu yang dikenai sanksi UE. Jumlah itu belum termasuk 23 entitas yang masih dibekukan asetnya di UE.
Rusia membalas
Pemberian sanksi baru tersebut, langsung direspons juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Alexander Lukashevich. Dia menyebut sanksi tersebut, sebagai kebijakan yang tidak bersahabat.
Sebagai balasan, asisten Presiden Vladimir Putin, Andrei Belousov, akan mengambil langkah untuk membatasi impor mobil dan produk industri ringan yang dimiliki oleh negara anggota UE.
Sementara, beberapa pejabat berwenang Eropa meyakini Moskow telah membalas lebih dulu dengan mengurangi pasokan gas alam ke beberapa negara. Polandia pada Kamis kemarin mengeluhkan menerima pasokan gas tidak sesuai dengan ketentuan. Masih kurang 45 persen dari yang diminta ke Gazprom.
Perdana Menteri Slowakia, Robert Fico, juga menanyakan kepada pejabat Rusia alasan penurunan pasokan gas hingga 10 persen dari Rusia ke negaranya akhir-akhir ini.
Namun, Gazprom membantah telah mengurangi pasokan gas di luar kesepakatan. Mereka mengatakan distribusi gas alam tidak mengalami perubahan seperti minggu sebelumnya. (ms)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Kesepakatan itu diambil, ujar juru bicara, karena Rusia dinilai masih belum berkontribusi banyak terhadap proses gencatan senjata itu.
