Sumber :
- Vince Musi / The White House
VIVAnews
- Pada 21 tahun lalu, Perdana Menteri Israel, Yitzhak Rabin, dan pemimpin Palestina, Yasser Arafat, berjabat tangan menandai suatu perjanjian damai. Ini merupakan kali pertama kedua pemimpin dari dua bangsa yang berseteru berjabat tangan dalam beberapa tahun terakhir.
Menurut stasiun berita BBC , kesepakatan damai Israel dan Palestina itu disponsori oleh Amerika Serikat (AS) di bawah pimpinan Presiden Bill Clinton. Itulah sebabnya, mereka berjabat tangan di halaman belakang Gedung Putih, Washington DC, sambil disaksikan Clinton.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Terpopuler: Hal yang Dilakukan Suami Jika Istri Hyperseks sampai Bahaya Pijat Perbesar Penis
Menurut stasiun berita BBC , kesepakatan damai Israel dan Palestina itu disponsori oleh Amerika Serikat (AS) di bawah pimpinan Presiden Bill Clinton. Itulah sebabnya, mereka berjabat tangan di halaman belakang Gedung Putih, Washington DC, sambil disaksikan Clinton.
Perjanjian itu bernama Deklarasi Prinsip-prinsip Perdamaian antara Arab dan Israel. Menurut perjanjian itu, Israel sepakat untuk menarik pasukan dari Jalur Gaza dan Tepi Barat pada April 1994. Selain itu, disepakati pemilihan umum di kedua wilayah tersebut untuk membuka jalan bagi Palestina membentuk pemerintahan sendiri.
Kesepakatan damai itu membawa Arafat, Rabin dan Menteri Luar Negeri Israel saat itu, Shimon Peres, menerima penghargaan Nobel Perdamaian 1994. Sayang, perjanjian itu tidak menjamin perdamaian berkelanjutan antara Israel dan Palestina.
Kedua bangsa masih berkonflik setelah ditinggal mati Arafat dan Rabin. Namun belakangan ini Israel dan Palestina berupaya menghidupkan lagi kesepakatan damai yang pernah dirintis kedua pemimpin itu.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Perjanjian itu bernama Deklarasi Prinsip-prinsip Perdamaian antara Arab dan Israel. Menurut perjanjian itu, Israel sepakat untuk menarik pasukan dari Jalur Gaza dan Tepi Barat pada April 1994. Selain itu, disepakati pemilihan umum di kedua wilayah tersebut untuk membuka jalan bagi Palestina membentuk pemerintahan sendiri.
